Sabtu 24 Sep 2022 14:08 WIB

Ini Deretan Masalah yang Dihadapi untuk Keberkelanjutan Produksi Beras di Indonesia

69 persen responden setuju bahwa pendapatan petani hingga kini belum layak

diskusi Tantangan dan Peluang Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia
Foto: istimewa
diskusi Tantangan dan Peluang Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tantangan dan kebutuhan menjaga keberlanjutan produksi beras semakin besar dan mendesak. Tekanan seperti konversi lahan, ledakan hama penyakit, perubahan iklim, kesejahteraan petani dan guncangan situasi pangan global menjadikan kita perlu segera menerapkan kebijakan dan model pertanian padi dan beras secara berkelanjutan.

 

“Hasil survey KRKP (Koalisi Rakyat dan Kedaulatan Pangan) menunjukkan 92 persen responden menyatakan Indonesia perlu segera menerapkan model pertanian padi dan beras yang berkelanjutan dengan memperhatiakn paske lingkungan, sosial dan ekonomi,” kata koordinator nasional KRKP, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/9).

Deretan permasalahan yang dihadapi pada pertanian pangan itu menjadi inti sari dari diskusi publik yang mengusung tema “Tantangan dan Peluang Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia”. Diskusi ini digelar oleh Konsorsium Low Carbon Rice (KRKP, Perpadi, dan PbN) dan Rikolto secara hybrid di Jakarta.

Said pada diskusi itu juga memaparkan bahwa pada aspek sosial, 69 persen responden setuju bahwa pendapatan petani hingga kini belum layak. Salah satunya karena posisi tawar petani dan HPP yang masih dinilai rendah oleh 71 persen responden.

Pada aspek lingkungan, 60 persen responden setuju bahwa penggunaan input kimia memberikan dampak negative pada lingkungan dan kesehatan, sementara itu 34,6 persen responden menilai bahwa pemerintah perlu membuat dan menjalankan  standar pertanian beras berkelanjutan.

 

Pada sisi lain sebanyak 44 persen responden melihat bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan khusus untuk hal itu,” kata Said.

Pada diskusi ini hadir Dr. Ir. Muhammad Takdir Mulyadi, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; Drs. Ibnu Multazam, anggota Komisi IV DPR RI; Noor Avianto, SP, M.Agr, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas; Ir. Sutarto Alimoeso, MM selaku ketua umum Perpadi; serta Muhammad Saifulloh, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Muhammad Takdir Mulyadi mengakui perlu adanya upaya perubahan sistem budidaya pertanian secara utuh ke arah yang ramah lingkungan. Menurut dia, survei yang dilakukan KRKP itu sudah membuktikan kalau pertanian di Indonesia harus menuju ke arah lebih baik.

“Kita harus lakukan secara revolusi,” ujarnya.“Penguatan praktik pertanian padi dan beras berkelanjutan perlu melibatkan anak-anak milenial. Pengalaman selama ini menunjukkan pentingnya pelibatan mereka. Millennial terlibat beranilah kita revolusi.”

 

Sementara itu Sutarto Alimoeso mengemukakan pentingnya mengembangkan beras berkelanjutan. Sub sektor pertanian padi, kata dia, menjadi sangat penting keberlanjutannya karena jutaan orang menggantungkan hidupnya.

 

“untuk mendorong beras berkelanjutan, dalam sistem perberasan perlu ada agregatornya. Penggilingan merupakan agregatornya. Penggilingan punya peran penting karena bisa menggerakan ke hulu maupun ke hilir."

"Sayangnya kondisi penggilingan kecil kondisinya masih memprihatinkan. Karenanya kita juga perlu memperkuat penggilingan ini sebagai upaya penguatan beras berkelanjutan,” tutur Sutarto.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement