REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---UMKM di Jabar masih banyak yang belum memanfaatkan digitalisasi seperti marketplace. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar, Kusmana Hartadji, sekitar 79 persen dari 4,6 juta UMKM di Jabar belum melek digitalisasi. "Ya masih banyak yang belum memenfaatkan marketplace. Jadi kami melakukan berbagai upaya," ujar Kusmana Hartadji di Gedung Sate, Rabu (21/9/2022).

Kusmana mengatakan, pihaknya memiliki program UMKM Juara. Melalui program ini, UMKM diberikan pendampingan dengan menggandeng beberapa marketplace.

Dengan program ini, kata dia, semua UMKM gencar memanfaatkannya. Karena, UMKM tak hanya di dorong untuk memanfaatkan marketplace tapi juga melakukan penguatan sumberdayanya. "Alhamdulillah melalui program UMKM juara ya bertahap. Kalau melalui anggaran rutin, kita juga punya target sekitar 4000 UMKM masuk ke program UMKM Juara ini agar go digital," katanya.

Saat ini, kata dia, dari 4.000 UMKM yang ditargetkan go digital pertumbuhannya cukup meningkat tajam. Yakni, dari mulai hanya 20 persen. Sekarang pertumbuhannya cukup meningkat sampai 45 persen sudah go digital. "Kami terus genjot yang dari 4.000 UMKM agar go digital. Apalagi di masa pandemi Covid 19 ini yang namanya digitalisasi itu bukan lagi pilihan tapi kewajiban," katanya.

Karena, kata dia, kalau pelaku UKM tidak memanfaatkan maka sudah ketinggalan. Oleh karena itu, kata dia, kerja sama dengan beberapa marketplace terus dilakukan. "Kan kita tidak bisa sendiri ya jadi harus Pentahelix dekat  kurangi persaingan perbanyak kolaborasi ini bentuk-bentuk kolaborasi. Kami targetkan 30 persen UMKM bisa digitalisasi," katanya.

Terkait kendala, Kusmana mengatakan, UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi itu memang kebiasaan mereka memanfaatkan teknologi hanya sekedar database awal saja. Jadi sebagai data saja.  "Nah mereka ini jadi gaptek tapi kan sekarang mah sudah tidak mungkin lagi gaptek. Orang belanja ibu-ibu kan sudah memanfaatkan marketplace jadi malas belanja keluar cukup dengan handphone," katanya. 

Selain itu, kata dia, pengadaan barang jasa hampir 40 persen belanja pemerintah harus sudah harus digital. "Itu juga yang membuat UMKM harus  dipaksakan go digital," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika