REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus berupaya menyediakan solusi perbankan dan pendampingan yang cocok bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BNI berharap segmen tulang punggung ekonomi nasional ini mampu naik kelas serta memiliki kemampuan untuk menjadi pelaku usaha yang berkapasitas global.

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam memfasilitasi UMKM agar naik kelas melalui kemudahan berusaha, pemerintah mendorong kemudahan pendaftaran izin berusaha melalui Online Single Submission (OSS). BNI pun bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan sosialisasi dan bimbingan melalui webinar dalam upaya mempercepat pendaftaran izin berusaha. 

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi Achmad Idrus dan Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto, Selasa (20/9/2022). Achmad Idrus menyampaikan penghargaannya pada BNI karena mau turut menginisiasi kegiatan webinar dan sosialisasi pemberian penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha. 

“Institusi perbankan adalah variabel penting atau salah satu stakeholder dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saya mengucapkan terima kasih pada BNI dan diharapkan bisa terus berpartisipasi sebagai salah satu stakeholder pertumbuhan ekonomi,” urai Idrus. 

Idrus menyampaikan, sebanyak 98% NIB yang diterbitkan lewat OSS diperoleh kelompok usaha kecil menengah. Hal ini mematahkan anggapan pengurusan izin usaha adalah sebuah hal yang rumit dan memakan waktu. 

"Tentunya kerja sama ini akan semakin membantu pelaku UMKM. Selama ini, proses mendapatkan legalitas itu memang rumit sehingga banyak yang pada ujungnya tidak memiliki registrasi untuk menjadi usaha yang formal," imbuhnya. 

Sis Apik menjelaskan, NIB adalah persyaratan awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan surat-surat penting lainnya, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tanda Angka Pengenal Impor (API), dan bahkan akses kepabeanan bagi pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor/impor. "Dengan lebih banyak pelaku UMKM yang ber-NIB, kami berharap usaha mikro dapat lebih cepat naik kelas karena legalitas itu kini menjadi dasar untuk pengajuan kredit usaha ke perbankan," imbuhnya.

Sis Apik melanjutkan, NIB juga menjadi basis bagi pelaku UMKM untuk bergabung ke dalam ekosistem BUMN ataupun perusahaan swasta yang lebih besar. Kemudian, pelaku usaha mikro juga bisa terintegrasi dengan program-program pemberdayaan hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

“Usaha mikro ini susah naik kelas karena tidak ada perizinan, tidak ada legalitas, sehingga mereka sulit mencari pinjaman dari lembaga keuangan, sulit masuk dalam ekosistem BUMN atau swasta yang lebih besar. Saya minta pada seluruh Hi-Movers yang berhubungan dengan pelaku usaha tolong disiapkan di seluruh Indonesia minimal 50% agar sudah memiliki NIB,” paparnya. 

Lebih lanjut, Sis Apik menuturkan perseroan memilik program BNI Xpora bagi UMKM mendapatkan dukungan berupa peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, edukasi penyusunan laporan keuangan, serta dukungan akses pemasaran produk ke luar negeri melalui business matchmaking dengan buyer di pasar global. Selain itu, BNI Xpora juga didukung dengan fitur-fitur digital untuk mempermudah UMKM dalam memanfaatkan layanan terintegrasi BNI. 

"Kami akan terus mendorong UMKM binaannya dapat memanfaatkan pasar global melalui pemanfaatan jaringan kantor cabang BNI di dalam dan luar negeri. Dengan begitu, UMKM diharapkan mampu menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional bangsa," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika