REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, pemerintah berupaya menyediakan solar untuk nelayan. Ia menjelaskan, solar sangat penting bagi nelayan karena sebanyak 60 persen produksinya menggunakan solar, sehingga biaya produksinya dipengaruhi oleh harga solar.
"Memanfaatkan momentum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memperbaiki akses para nelayan dalam mendapatkan subsidi. Ini akses mendapatkan solar masih sulit," ujar Teten kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Ia mengungkapkan, dari 11 ribu desa nelayan hanya ada 388 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Maka nelayan kebanyakan mendapat solar dari para pengecer, sehingga harga rata-ratanya sekitar Rp 6 ribu sampai Rp 10 ribu.
"Dengan memperbaiki rantai pasok, maka nelayan bisa mendapatkan solar sesuai harga SPBU Rp 6.800. Maka lebih murah daei eceran yang bisa sampai Rp 10 ribu per liter," jelas Teten.
Dirinya menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Kementerian BUMN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo agar bergerak cepat. "Pilot (uji coba) ini akan dilakukan di tujuh tempat, lalu setelah Desember 2022 kita akan ngebut kalau bisa," tegas dia.
Pemerintah, lanjut Teten, akan menyediakan semacam Pertashop yang merupakan kerja sama antara Pertamina dan koperasi nelayan. Dengan begitu, nelayan bisa lebih mudah mendapatkan solar.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, telah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki agar koperasi bisa menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan. Hal itu perlu dilakukan lantaran dari sekitar 11 ribu desa nelayan, hanya ada sekitar 388 Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) yang tersedia.
"Tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Koperasi, jadi ada sekitar 11 ribu desa nelayan tapi total SPBU-nya (SPBN) hanya 388. Salah satunya kita kerja sama dengan koperasi, di mana Pertalite bisa diubah menjadi diesel," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Ia menegaskan KKP berkomitmen penuh dan akan selalu hadir untuk nelayan terutama dalam masa-masa sulit seperti kenaikan BBM saat ini. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan mereka dengan terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika