REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menerapkan disiplin fiskal terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2023. Hal ini bertujuan agar defisit APBN diarahkan turun ke bawah level tiga persen produk domestik bruto (PDB) pada 2023 atau ditargetkan sebesar 2,85 persen PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ketidakpastian itu cenderung muncul pada sisi harga-harga yang meningkat, terutama karena disrupsi dari sisi suplai karena adanya potensi peningkatan krisis pangan energi dan bahkan krisis utang berbagai negara.
“Kami harus tetap sangat selektif karena defisit APBN itu bukan tanpa konsekuensi," ujarnya saat webinar, dikutip Ahad (11/9/2022).
“Pada 2023 kembali untuk menerapkan disiplin fiskal atau prudent fiscal policy dengan membuat maksimum defisit tidak lebih dari tiga persen dari GDP,” ucapnya.
Menurutnya, jika dilihat lebih detail, ketidakpastian ini memang cenderung meningkatkan harga dan meningkatkan suku bunga serta capital outflow. Adanya pengetatan likuiditas yang seharusnya dikurangi namun ternyata menimbulkan gejolak yang bisa berimbas ke ekonomi.
"Karena kalau kita masih sangat besar kemudian terlihat market harus melakukan financing apalagi financing-nya sampai desperate maka kita pasti akan terkena Hit dengan cost of fund yang sangat tinggi," ucapnya.
Menurut Sri Mulyani saat ini pemulihan ekonomi Indonesia tetap kuat meski konsolidasi defisit APBN relatif cepat usai peningkatan di atas level tiga persen PDB akibat pandemi. Maka itu, pemerintah terus berhati-hati menggunakan instrumen defisit anggaran secara cermat dan bijaksana agar tidak menimbulkan gejolak.
Pada 2023, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan belanja negara tak akan sebesar 2021 dan 2022, yang masih terdapat banyak alokasi penanganan Covid-19 seperti tagihan rumah sakit dan insentif kesehatan, sehingga akan mendukung konsolidasi defisit APBN.
Dalam postur RAPBN 2023, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.041,7 triliun atau turun dari 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. Selain itu, dia menyebutkan pada tahun depan subsidi energi juga akan berkurang dari Rp 500 triliun pada tahun ini menjadi sekitar Rp 340 triliun.
Belanja pembangunan infrastruktur pada tahun depan pun hanya akan diberikan pada infrastruktur yang akan bisa diselesaikan pada 2003 dan awal 2024, sehingga tentunya akan berkurang dari tahun ini.
"Ini sesuai dengan mandat bapak presiden," ucapnya.
Namun demikian, Sri Mulyani menyampaikan anggaran belanja sosial akan tetap dijaga pada tahun depan, begitu pula dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang terus ditingkatkan. Anggaran pendidikan misalnya, pada tahun lalu dialokasikan sekitar Rp 500 triliun dan pada 2023 dianggarkan sebesar Rp 600 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
