REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama erat Indonesia dengan berbagai negara seperti Jepang dinilai menciptakan tren positif pemulihan di berbagai sektor yang terdampak selama pandemi. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada 2021 tercatat sebesar 32,5 miliar dolar AS dan nilai investasi Jepang pada 2021 mencapai 23 miliar dolar AS.
Di bawah koordinasi Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Nishimura Yasutoshi yang baru diangkat sebagai Menteri 10 Agustus lalu, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) terdapat banyak capaian kerja sama dan beberapa pembaruan perjanjian.
Di antaranya yaitu meningkatkan ekspor Ikan Tuna Kaleng Indonesia dengan tarif yang lebih bersaing dibandingkan ASEAN lain, meningkatkan kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang, dan mengubah syarat pembebasan bea masuk dan menambah kuota untuk ekspor buah Nanas.
Sebelumnya, pertemuan Presiden RI dengan PM Jepang pada Juli lalu telah sepakat pembaruan IJ-EPA dapat selesai dan diumumkan saat KTT G20 November di Bali. “Diharapkan Jepang dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas seperti ikan tuna serta buah pisang dan nanas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi, pekan lalu.
Airlangga mengapresiasi peningkatan komitmen investasi swasta Jepang hasil pertemuan Presiden RI dengan CEO Jepang sebesar 5,2 miliar dolar AS. Di antaranya berupa pembangunan IKN, industri otomotif, industri baterai listrik, industri baja, pembangunan pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi.
Beberapa perusahaan otomotif Jepang juga telah meningkatkan investasi seperti Mitsubishi Motors yang berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan. Terutama untuk memproduksi kendaraan yang berbasis Electric Vehicle dengan rencana tambahan investasi IDR10 triliun dari 2022 sampai 2025.
Selain itu, Toyota Group juga telah merencanakan tambahan investasi Rp 27,1 triliun dalam rentang waktu 2022 sampai 2026. Ia juga menanyakan pendapat Jepang terkait Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF).
IPEF merupakan inisiatif Amerika Serikat yang diluncurkan oleh Presiden Biden pada 23 Mei 2022 bersama 14 negara. “IPEF tentu sangat bermanfaat bagi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan regulasi,” tutur Menteri Nishimura.
Dalam kesempatan tersebut, tak lupa Menko Airlangga menyampaikan perkembangan kerja sama Indonesia-Jepang pada pembangunan infrastruktur. Itu meliputi pelabuhan Patimban yang dilakukan dalam 3 tahap dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 35 triliun hingga 2027, jalan tol akses pelabuhan Patimban senilai 312 Juta dolar AS, dan MRT Jakarta North-South (HI-Ancol).
Sektor kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut dimana Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Jepang dapat menerima sertifikasi Rantai Pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor produk kelapa sawit ke Jepang.
Saat ini Jepang tengah menunggu peraturan tururan New ISPO yang mengatur hilirisasi industri sawit Indonesia. “Indonesia menjamin bahwa aspek berkelanjutan dari tanaman sawit ini sesuai dengan yang disyaratkan Jepang di bawah skema feed in tariff (FIT),” ujar dia.
Airlangga pun membahas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Menteri Nishimura memberi selamat atas persetujuan ratifikasi tersebut. RCEP merupakan blok perdagangan terbesar yang digagas oleh Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2011.
Nishimura menilai, RCEP akan memberikan keuntungan besar. Sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
“Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Jepang bekerja sama dalam Forum Kerja Sama Public and Private Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society,” ujar Airlangga. Menteri Nishimura berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena produk dan teknologi dari Jepang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mengajak untuk bersama-sama saling mendukung dalam menyukseskan G20 tahun ini.
Ia pun menyampaikan perhatian Jepang untuk kebijakan pengaturan impor besi dan baja agar dapat diupayakan lebih baik lagi karena pentingnya produk tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang akan dilaksanakan pada 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika