Jumat 02 Sep 2022 07:10 WIB

3 PLTU di Indonesia akan Pensiun Dini Tahun Ini

Indonesia akan secara bertahap mengurangi penggunaan PLTU.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
 PLTU (ilustrasi). Tahun ini pemerintah akan mempensiunkan dini  3 PLTU.
Foto: dok. PLN
PLTU (ilustrasi). Tahun ini pemerintah akan mempensiunkan dini 3 PLTU.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan sebagai salah satu langkah pengurangan emisi karbon yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Tahun ini, kata Arifin targetnya akan ada 3 PLTU yang akan pensiun dini. Saat ini pihaknya bersama PT PLN dan berbagai pihak sedang melakukan perhitungan dan mengidentifikasi perihal PLTU mana yang akan dihentikan operasionalnya.

"Kami targetkan dua sampai tiga unit dapat dipensiunkan (tahun ini). Diskusi dan negosiasi masih dalam proses," ungkap Arifin dalam acara Progress on International Cooperation for Indonesia's Energy Transition di Nusa Dua di Bali, Kamis (1/9/2022).

Langkah pensiun dini 3 PLTU ini merupakan serangkaian rencana pemerintah dalam menghentikan operasional PLTU hingga 2050 mendatang. Pemerintah akan secara bertahap mengurangi penggunaan PLTU dan secara paralel mengebut pembangkit yang berbasis energi ramah lingkungan.

"Kami akan mempensiunkan 33 PLTU dengan total kapasitas 16,8 GW. Kami secara paralel juga mengebut pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi bersih," ujar Arifin.

Arifin memastikan pihaknya telah menggandeng institusi finansial seperti Asian Development Bank (ADB) hingga World Bank. Studi yang dilakukan pun disebut telah hampir selesai. Meski masih enggan merinci PLTU mana yang akan dipensiunkan paling awal. Arifin memastikan ketiga PLTU kemungkinan besar berlokasi di Pulau Jawa.

Ia juga memastikan meski harus mematikan beberapa PLTU, tak lantas menganggu pasokan listrik bagi masyarakat. "Kita kan sekarang over kapasitas (supply). Masih aman," kata Arifin.

Arifin mengungkapkan, semakin cepat pensiun dini PLTU dilakukan maka akan kebutuhan biayanya akan semakin besa pasalnya masih ada kewajiban untuk membayar kembali pinjaman dan bunga yang masih berjalan.

Menurut hitung-hitungan Kementerian ESDM, untuk mendukung percepatan dan efektivitas transisi menuju energi bersih, Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan mencapai 1 triliun dolar AS hingga 2060 mendatang untuk pembangkit energi terbarukan dan juga transmisi.

"Kerjasama memiliki peran penting dalam mencapai transisi energi yang adil, terjangkau dan aman," papar Arifin.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement