REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pengembangan jaringan listrik cerdas atau smart grid menjadi kunci untuk mencapai target netralitas karbon atau Net Zero Emission(NZE) pada sektor pembangkit listrik.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan jaringan listrik cerdas dapat menghubungkan pulau besar dengan jalur interkoneksi, sehingga dapat menghubungkan lokasi sumber pembangkit energi baru terbarukan menuju lokasi yang memiliki permintaan tinggi.
"Target NZE dapat tercapai dengan dukungan pembangunan smart grid yang tengah disiapkan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Wanhar menjelaskan skema pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengelola sendiri infrastruktur kelistrikan atau memberikan penugasan kepada anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 Indonesia berencana untuk membangun lebih banyak pembangkit energi baru terbarukan dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
"Kami tidak lagi merencanakan pembangkit listrik tenaga batu bara baru, kecuali yang telah financial closing atau sedang dibangun," kata Wanhar.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menyatakan Pemerintah Indonesia merencanakan untuk mendukung target netralitas karbon dengan pengembangan smart grid, diantaranya memfasilitasi pengembangan smart comunity pilot project di Karawang, adaptive defense scheme pada sistem Jawa-Bali, automatic dispatch system di Sumba dan Nusa Tenggara Timur, dan smart micro grid di Selayar.
Menurutnya, PLN telah menetapkan lini masa jaringan listrik cerdas menjadi dua periode yakni periode pertama tahun 2021 sampai 2025 yang memiliki inisiatif utama dalam digitalisasi pembangkit, sistem manajemen distribusi, pengisian baterai kendaraan listrik, smart microgrid dan advanced metering infrastructure.
Kemudian periode kedua tahun 2026 dan selanjutnya, memiliki inisiatif utama pada peningkatan supervisory control and data acquisition, interkoneksi sumber daya energi terdistribusi, penyimpanan energi, dan respons permintaan. Smart microgrid lainnya juga sedang dikembangkan di Indonesia bagian timur yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.
"Pengembangan smart grid di Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketersediaan mekanisme bisnis dan keuangan, regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta kesiapan teknologi," jelas Wanhar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika