Selasa 23 Aug 2022 19:11 WIB

GIMNI: BUMN Mampu Penuhi 100 Persen Kebutuhan Minyak Goreng Nasional

Masuknya BUMN di industri minyak goreng akan membantu pemerintah di sektor pangan

Rep: dedy darmawan nasution/ Red: Hiru Muhammad

Foto: ANTARA/Irwansyah Putra

Petugas menata paket sembako yang disediakan saat pasar rakyat dan bazar UMKM BUMN di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Aceh, Jumat (19/8/2022). Pasar rakyat dan bazar UMKM BUMN yang diselenggarakan PT PLN (Persero) bersama Perum Bulog dan BUMN lainnya menyediakan 4.000 paket sembako berupa lima kilogram beras, satu kilogram gula pasir dan satu kilogram minyak goreng yang dijjual Rp55.000 per paket sebagai upaya meringankan kebutuhan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai, mudah bagi perusahaan BUMN untuk dapat memenuhi kebutuhan total minyak goreng nasional, baik curah, kemasan, hingga untuk kebutuhan industri.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, mengatakan, dikuasainya pemenuhan kebutuhan minyak goreng oleh BUMN, akan mempermudah pengaturan tata niaga hingag masalah harga di dalam negeri."Dan, sebisa mungkin, minyak goreng itu didistribusikan oleh BUMN juga," kata Sahat kepada Republika.co.id, Selasa (23/8/2022).

Baca Juga

Holding BUMN Perkebunan, PTPN (Persero) sebelumnya menyatakan menargetkan produksi 1,8 juta ton minyak goreng pada 2026 atau sepertiga dari total kebutuhan tahunan sebanyak 5,7 juta ton.

Sahat menilai setidaknya dibutuhkan pasokan CPO 2,5 juta ton untuk memproduksi 1,8 juta ton minyak goreng. Menurutnya, bila PTPN dan Holding BUMN Pangan ID Food bekerja sama, target itu akan mudah dicapai.

Bila perlu, luasan lahan perkebuan sawit milik para BUMN saat ini yang sekitar 780 ribu hektare (ha) ditambah menjadi 1,2 juta ha dalam tiga tahun ke depan. Jika itu tercapai, BUMN sudah mampu memenuhi total kebutuhan nasional minyak goreng nasional. "Kemasan premium, Minyakita (sederhana) dan untuk industri makanan akan bisa dipenuhi," ujarnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang menjadi representasi produsen minyak sawit (CPO) swasta, menilai, masuknya BUMN sebagai salah satu pemain minyak goreng di RI dapat membantu pemerintah dalam setiap program di sektor pangan.

Sekretaris Jenderal Gapki, Eddy Martono, menuturkan, rencana bisnis itu kemungkinan juga atas permintaan pemerintah agar lebih berperan di hilir industri. Terutama agar bisa memproduksi minyak goreng kemasan sederhana atau MinyaKita yang merupakan program pemerintah."Ini bagus untuk menjamin ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat berpendapatan rendah," kata Eddy.

Namun, Eddy menuturkan, saat ini produsen minyak goreng di Indonesia sudah didominasi oleh produsen khusus pasar lokal ketimbang eksportir. Di sisi lain, dari sisi produksi minyak goreng pun tak menjadi masalah untuk saat ini.

Hanya saja, ia menilai PTPN tentunya sudah memiliki perhitungan tersendiri dalam rencana bisnisnya. Termasuk, dalam hal peningkatan kapasitas pabrik hingga penambahan luas areal perkebunan kelapa sawit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika