Rabu 03 Aug 2022 15:59 WIB

Erick: Insya Allah Laba BUMN Capai Rp 144 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir menyebutkan saat ini laba bersih BUMN meningkat signifikan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak berpuas dengan pencapaian BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Erick berkeyakinan BUMN memiliki kemampuan untuk lebih baik lagi ke depan.
Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak berpuas dengan pencapaian BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Erick berkeyakinan BUMN memiliki kemampuan untuk lebih baik lagi ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak berpuas dengan pencapaian BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Erick berkeyakinan BUMN memiliki kemampuan untuk lebih baik lagi ke depan.

Erick menyebut penerapan transformasi hingga core value, Akhlak, terbukti memberikan hasil yang positif dalam kinerja BUMN. Erick mencontohkan posisi laba bersih BUMN yang pada 2020 hanya sebesar Rp 13 triliun mampu meningkat signifikan hingga Rp 126 triliun pada 2021.

"Insya Allah 2022 saya sudah lihat bukunya, mudah-mudahan naik ke Rp 144 triliun, ini yang akan kita terus coba," ujar Erick saat seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DKI Jakarta bertajuk "Menuju Masyarakat Nontunai" di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (3/8).

Erick menilai kinerja positif BUMN merupakan hal yang vital lantaran sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari BUMN. Negara, ucap Erick, memerlukan dana yang ditujukan bagi masyarakat, lewat subsidi listrik, BBM, peningkatan pembiayaan untuk UMKM.

"Di masa pandemi, BUMN berkontribusi Rp 1.198 triliun ke negara lewat pajak, dividen, dan bagi hasil, padahal sebelum covid hanya Rp 68 triliun. Artinya kita bisa lebih optimal untuk negara, saya percaya dengan digitalisasi kita akan semakin transparan dan semakin berkontribusi untuk negara," ucap Erick.

Erick menyebut kehadiran digitalisasi juga membantu pemberian dalam mendapatkan data yang akurat. Erick menilai selama ini program subsidi acapkali tidak tepat sasaran  dan digunakan bagi yang mampu. Erick mengatakan pemerintah dan DPR sepakat mendorong subsidi harus tepat sasaran. Untuk itu, konsolidasi data menjadi hal yang krusial.

"Tidak mungkin pemerintah akan terus mensubsidi orang mampu. Seperti BBM, subsidi pemerintah mencapai ratusan triliun kalau kita lihat harga BBM di luar negeri itu sangat mahal, tapi kita membiarkan yang naik Alphard masih isi Pertalite, kalau kendaraan umum, angkutan ya harus diprioritaskan. Ini yang kita dorong sama-sama dari BUMN, swasta, dan pihak lain," kata Erick menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement