Selasa 12 Jul 2022 08:44 WIB

Menkeu Minta Segera Efisiensi 400 Ribu Aplikasi Pemerintahan

Menkeu menyebut efisiensi aplikasi bisa menghemat biaya operasi

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mendorong efisiensi aplikasi pemerintah yang saat ini jumlahnya lebih dari 400 ribu aplikasi. Dalam diskusi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Senin (11/7), ia menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat.
Foto: ANTARA/Hendra Nurdiyansyah
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mendorong efisiensi aplikasi pemerintah yang saat ini jumlahnya lebih dari 400 ribu aplikasi. Dalam diskusi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Senin (11/7), ia menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mendorong efisiensi aplikasi pemerintah yang saat ini jumlahnya lebih dari 400 ribu aplikasi. Dalam diskusi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Senin (11/7), ia menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat. 

"Kami di Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan banyak hal dalam mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital," katanya.

Saat ini terdapat lebih dari 400 ribu aplikasi dan setiap kementerian lembaga memiliki sekitar 2.700 databasenya masing-masing. Maka dari itu, intergovernmental connection yang akan disederhanakan dalam satu database dinilai dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.

Contohnya saja, NPWP sekarang dapat diakses dengan menggunakan NIK. Pembayaran juga pajak sudah menggunakan e-filling, e-payment melalui digital, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke kantor pajak.

 

Selain itu, program tax amnesty, juga telah membuat semua pelaporan untuk dilakukan secara online. Tidak ada satupun pengusaha atau perorangan datang ke kantor pajak.

Untuk menjamin transformasi digital benar-benar menyentuh masyarakat semua golongan, Kemenkeu juga mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) retail yang bisa diakses secara digital. Sri mengatakan kini pemesanannya telah didominasi oleh kelompok savvy investors dari perempuan dan millennials.

Presiden Joko Widodo menegaskan agar semua pihak dapat memperkuat sinergi percepatan ekonomi keuangan digital di Indonesia. Untuk tingkat pemerintahan, Sri juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk mengubah cara pemerintah bertransaksi dan berbelanja.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement