Jumat 03 Jun 2022 11:19 WIB

Gakoptindo: Pangkas Birokrasi Kebijakan Kedelai

Persoalan administrasi juga mengganjal penyerapan subsidi kedelai bagi petani

Rep: bowo pribadi/ Red: Hiru Muhammad
Pekerja menunjukkan kedelai yang akan didistribusikan ke pengusaha tempe dan tahu di Gudang FKS Multi Agro Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Perum BULOG melakukan pengadaan dan penyaluran kedelai dari April-Juli 2022 ke-13 provinsi dengan total 800.000 ton.
Foto: ANTARA/Fakhri Hermansyah
Pekerja menunjukkan kedelai yang akan didistribusikan ke pengusaha tempe dan tahu di Gudang FKS Multi Agro Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Perum BULOG melakukan pengadaan dan penyaluran kedelai dari April-Juli 2022 ke-13 provinsi dengan total 800.000 ton.

REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA--Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Pemerintah memperpanjang program bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai. Pasalnya program yang dilaksanakan selama empat bulan mulai April hingga Juli 2022 ini belum dapat terserap dengan optimal.

"Perpanjangan program ini untuk menghabiskan pagu 800.000 ton kedelai yang telah disediakan," ungkap Ketua Umum Gakoptindo,  Aip Syarifudin saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gakoptindo, di Grand Wahid Hotel Kota Salatiga, Kamis (2/6) malam.

Baca Juga

Menurut Aip, penyaluran subsidi kedelai pada April 2022 seharusnya 200.000 ton, namun yang terserap hanya 23.000 ton. Sedangkan pada bulan Mei 2022 relatif ada peningkatan menjadi sekitar 25.000 ton.

Ini terjadi karena perajin yang bermodal kecil tidak bisa membayar di awal. Persoalan administrasi juga mengganjal penyerapan subsidi kedelai karena masih ada Kopti yang tidak mampu memenuhi syarat administrasi.

Semua Kopti telah berdiri puluhan tahun, namun masih banyak administrasi perizinannya yang belum diurus. Sehingga setelah diurus izinnya dan digunakan untuk menyerap subsidi ternyata juga belum bisa.

Sehingga persoalan ini akan diperjuangkan Gakoptindo agar semua Kopti yang sudah berizin bisa menyerap subsidi kedelai. "Kami juga ingin pembatasan nomor induk koperasi bagi Puskopti, Primkopti dan Kopti yang telah berjalan paling sedikit satu tahun dapat dihilangkan," tambahnya.

Di sisi lain Aip juga menyoroti peran Kementerian Perindustrian yang disebutnya justru kian menambah panjang birokrasi. "Peran kementerian tersebut semestinya dapat dioptimalkan pada program penguatan lainnya," tandas Aip.

Terpisah Sekretaris Gakoptindo, Hugo Siswaya menambahkan, peran Perum Bulog mestinya dapat dioptimalkan Pemerintah. "Perajin yang dibutuhkan itu apa sih?, hanya kepastian dan kemudahan dalam ketersediaan pasokan, distribusi, dan harga kedelai," tegasnya.

Maka ini bisa menjadi tugas Bulog yang didukung Badan Pangan Nasional untuk menciptakan iklim yang keberlanjutan. "Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM mestinya jiga mendukung program Gakoptindo dalam merevitalisasi Primkopti dan Puskopti sebagai koperasi di sektor riil," lanjutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement