REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, guna meneruskan pemulihan ekonomi, pemerintah telah mengalokasikan Rp 455,62 triliun anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk tahun ini. Pada 2022, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN demi mendorong pemulihan lebih cepat.

Pemerintah, sambungnya, turut mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial pada awal 2022 ini. Selanjutnya, sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur. 

"Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Tujuannya agar porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20 persen dan secara bertahap menjadi 30 persen pada 2024," tuturnya dalam webinar BRI Microfinance yang disiarkan secara virtual, Kamis (10/2).

Pemerintah pun, kata dia, telah membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi), dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk usaha. Tujuannya supaya menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada 2024.

Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menyampaikan, pemerintah terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rayat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen sampai 30 Juni 2022, pemerintah juga meningkatkan plafon KUR yang pada 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 373,17 triliun atau meningkat 30 persen dari tahun lalu.

“Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR,” kata Airlangga.

Pemerintah, lanjutnya, sudah pula mengeluarkan skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk Ibu Rumah Tangga dan Pekerja terkena PHK, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit, dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.

Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 telah terealisasikan sebesar Rp 25,94 triliun atau 6,95 persen dari target penyaluran sebesar Rp373,17 triliun yang diberikan kepada 650 ribu debitur. Tingkat NPL KUR terjaga di level 0,98 persen dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 382 triliun.

“Melalui sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini BUMN untuk memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19. Semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” tuturnya.

“Ekonomi Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai risiko pada 2022, terutama dari penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron. Maka pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dalam memitigasinya,” ujar Airlangga.

Prospek ke depan, kata dia, juga memperhatikan perkembangan harga komoditas, baik energi maupun nonenergi. Peningkatan harga komoditas pertambangan pada 2021 pun diharapkan masih berlanjut pada 2022, sehingga akan mendorong produktivitas sektor pertambangan, yang berdampak bagus untuk daerah berbasis tambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika