REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM mengatakan saat ini minat masyarakat untuk memasang PLTS Atap semakin marak. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai PLN perlu meningkatkan serapan listrik apabila tidak maka PLN akan merugi.
Sebab, dengan masifnya PLTS atap yang mana PLN wajib membeli listrik dari produksi PLTS Atap milik masyarakat ini maka PLN beresiko oversupply. Apalagi, saat ini kondisi pertumbuhan demand masih belum masif.
Dadan menjelaskan potensi kerugian itu lantaran PLN memiliki mekanisme take or pay dalam perjanjian jual beli listrik dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Melaui skema take or pay, PLN membeli produksi listrik IPP secara penuh meskipun daya yang dihasilkan pembangkit tersebut tidak digunakan.
"Tahun ini 450 MW. Sekarang kan PLN over suplai, padahal kontraknya take or pay. Makanya, kesempatan PLN menjual (listrik) yang sudah dibeli (dari IPP) jadinya kan berkurang karena PLTS masuk," kata Dadan secara virtual, Senin (7/2/2022).
Dadan menyebut PLTS Atap menghasilkan listrik sekitar 4-5 jam. Bila tahun ini mencapai target 450 MWp maka ada daya sekitar 100 MW yang dihasilkan. Dengan skema take or pay, lanjut Dadan, untuk daya 1 gigawatt (GW) PLN harus membayar Rp3,5 triliun.
"1 per 10 atau 100 MW. Nah berapa kira kira, kalau hitungan umum Rp 3,5 trilun saja, maka Rp 350 miliar lah angka umumnya, secara kasar saja," paparnya.
Dikatakannya potensi kerugian itu sudah dibahas dalam rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya potensi kerugian itu bisa ditekan.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan konsumsi listrik. "Angka ini bisa juga tidak ada, kalau PLN bisa mendistribusikan listriknya dimana demand itu akan nambah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika