REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) untuk membiayai berbagai proyek sebesar Rp 29 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan instrumen SBSN sangat penting sebagai instrumen dalam membangun Indonesia baik melalui kampus, infrastruktur, atau berbagai proyek strategis nasional. "Itu hanya untuk membiayai proyek saja, bukan keseluruhan SBSN yang akan kami terbitkan," ujarnya saat webinar, Rabu (5/1/2022).
Menurutnya secara keseluruhan penerbitan SBSN akan ditargetkan sebanyak 25 persen sampai 30 persen dari total surat utang negara (SUN) yang akan dikeluarkan pada tahun ini. Namun, hal tersebut tentunya akan sembari melihat fleksibilitas dan kondisi pasar nantinya.
Maka demikian, pembangunan Indonesia tak hanya bisa dilakukan melalui instrumen belanja kementerian/lembaga secara langsung, maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)."Bahkan SBSN digunakan sebagai instrumen APBN untuk membiayai Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang kampusnya sangat megah dan baru saja dibangun ini," ucapnya.
Menurutnya saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 mengenai pembiayaan proyek SBSN akan direvisi atau diamandemen. Adapun tujuannya agar SBSN dapat diakses secara lebih luas karena selama ini hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Adanya revisi tersebut, diharapkan pemerintah daerah bisa memanfaatkan SBSN untuk membiayai berbagai proyek strategis dan produktif,” ucapnya.