REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan BI telah melakukan reformasi besar-besaran dalam digitalisasi sistem pembayaran sejak 2019. Perry meyakini sistem pembayaran merupakan aspek penting dalam setiap kegiatan perekonomian.
Perry menyampaikan Indonesia sedang merancang dan akan membahas kerja sama digitalisasi sistem pembayaran antarnegara dalam Presidensi G20 di Bali. Perry menyebut kerja sama digitalisasi sistem pembayaran akan memberikan kemudahan dan efisiensi antarnegara.
"Kita sedang bangun koneksi antarnegara dalam G20. Kita sudah sambungkan uji coba QRIS dengan Thailand, yang diharapkan terus meluas ke negara-negara lain," kata Perry, dalam Indonesia Fintech Summit 2021 di Bali, Sabtu (11/12).
Perry menyebut empat capaian implementasi digitalisasi sistem pembayaran. Pertama, perluasan QR Indonesian Standard (QRIS) sebagai satu satunya standar yang berlaku untuk pembayaran di Indonesia.
Kedua, melakukan standarisasi open application programming interface bersama industri sistem pembayaran, bank maupun nonbank. Ketiga, mengimplementasikan BI Fast yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail. Keempat yakni reformasi regulasi.
Kata Perry, BI ingin menciptakan iklim pertumbuhan industri yang kondusif dengan kemudahan regulasi dan reformasi perizinan.
"BI berkomitmen melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital nasional secara end to end, termasuk Tekfin, uang elektronik, atau e-commerce," ucap Perry.