REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan peran dan kontribusi BUMN dalam ketahanan pangan dan swasembada gula. Menurutnya, BUMN memiliki tanggung jawab sebagai penyeimbang pasar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bangsa.
"Keseimbangan, itulah yang saya tekankan ketika mengkonsolidasikan pangan yang ada di BUMN dan cukup berat tantangannya," ujar Erick saat membuka konferensi industri gula terbesar di Indonesia, National Sugar Summit (NSS) 2021 di Jakarta, Rabu (1/12).
Erick mengatakan, untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, BUMN yang bergerak di industri pangan harus terus ditingkatkan dan mengedepankan kolaborasi. Ia kemudian menyinggung dua BUMN yang menjadi motor penggerak di industri gula nasional, yaitu RNI dan PTPN.
"RNI dan PTPN harus upgrading dia punya pabrik, harus menambah lahan tebunya. Research and development (R&D) harus dilakukan tapi kerja sama dengan universitas, kita yang mengkorporasikan," ucap Erick.
Erick menekankan, dalam mewujudkan keseimbangan di sektor pangan, BUMN tidak boleh menjadi menara gading dan harus berani terbuka membangun kolaborasi.
"Jangan semua mau diambil. Kita harus kolaborasi, dengan swasta, dengan petani, dengan semua pihak. Untuk keseimbangan," kata dia.
Ia juga menyampaikan, saat ini kepentingan yang terus diupayakan bersama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 2045. Hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dunia. Mengingat, Indonesia tidak hanya didukung pasar yang kuat, tetapi juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik hasil pertambangan, pertanian, perkebunan, matahari, air, serta ketersediaan area yang luar biasa.
Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, lanjut Erick, ketahanan pangan menjadi salah satu konteks yang sangat penting di luar ketahanan energi dan kesehatan. Namun, untuk menjaga ketahanan pangan diperlukan usaha dan kesepakatan bersama.
"Kita sama-sama sepakati peta jalan kita, sepakati ekosistem kita. Mana yang impor, mana yang produksi dalam negeri dengan data yang sama, yang tidak perlu impor kita coba maksimalkan (produksinya) di sini. Apa salahnya kita membuat kebijakan yang pro pasar tetapi juga penting untuk ketahanan pangan kita," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
