REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan RUPTL 2021-2030. Karena RUPTL ini baru terbit Oktober kemarin, pemerintah dan PLN baru akan menggenjot pembangunan pembangkit pada tahun depan.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto mengungkapkan, implementasi EBT baru dapat dilakukan pada 2022 mengingat perlunya waktu untuk mengkaji dan mendalami RUPTL 2021-2030 yang baru diterbitkan pada Oktober lalu.

"Kami membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk men-deploy RUPTL tersebut menjadi kegiatan-kegiatan EBT berdasarkan RUPTL tersebut sehingga mulai semester I 2022 akan dimulai implementasi proyek-proyek EBT tersebut," kata Wiluyo dalam gelaran IndoEBTKEConnect, Selasa (23/11).

Tahun depan, 21 proyek EBT tersebut terdiri dari enam proyek PLTA, yakni PLTA Kumbih-3 (45 MW) Lot Sipil, PLTA Kumbih-3 (45 MW) Lot Electro Mechanical, PLTA Hidro Sumatera Kuota Tersebar (90 MW), PLTA Sulbagsel Kuota Tersebar (200 MW), PLTA Bakaru II-Sipil (140 MW), PLTA Bakaru II-Electromechanical (140 MW).

Kemudian, satu proyek PLTM yakni PLTM Jawa-Bali dengan kuota tersebar mencapai 15 MW. Selanjutnya, 7 PLTP meliputi PLTP Ulumbu 5 dan Mataloko 2 & 3 berupa drilling contractor dengan kapasitas 40 MW, serta  PLTP Ulumbu 5 dan Mataloko 2 & 3 berupa material supplier dan contractor (40 MW), PLTP Hululais 1 & 2 berkapasitas 110 MW, PLTP Tulehu 1 & 2 (20 MW), PLTP Sulbagut dengan kuota tersebar (5 MW), PLTP Songa Wayua (2X5 MW), PLTP Atadei (2X5 MW).

Proyek lainnya yakni PLTBio Simelue (3 MW), PLTBio Seram (6 MW), PLTBm Halmahera (10 MW), PLTB Timor (2X11 MW), PLTS Sinabang (2 MW), PLTS Sumbawa-Bima (10 MW) serta proyek konversi PLTD menjadi PLTS+BESS berkapasitas total 500 MW.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya memastikan pengadaan untuk sejumlah proyek EBT oleh PLN akan dilakukan pada tahun depan. "Ini juga yang nanti akan kami terus memantau, memonitor terkait proses pengadaan dan penawarannya," kata Chrisnawan.

Chrisnawan melanjutkan, monitoring perlu dilakukan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai rencana, apalagi total kapasitas 1,2 GW dari program ini diakui belum mencukupi untuk mengejar target bauran 23 persen di 2025 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika