Jumat 05 Nov 2021 17:35 WIB

Kemenhub Koordinasikan Persiapan Penutupan Bandara Halim

Kemenhub berencana merevitalisasi Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Sejumlah calon penumpang berada di Bandara Halim Perdanakusma, Jakarta Timur, Sabtu (20/3). Sebanyak 13 penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma terpaksa dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta imbas dari insiden tergelincirnya pesawat Trigana Air Boeing 737-500 di Bandara Halim Perdanakusuma. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah calon penumpang berada di Bandara Halim Perdanakusma, Jakarta Timur, Sabtu (20/3). Sebanyak 13 penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma terpaksa dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta imbas dari insiden tergelincirnya pesawat Trigana Air Boeing 737-500 di Bandara Halim Perdanakusuma. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bandara Halim Perdanakusuma dipastikan akan ditutup karena saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk melakukan revitalisasi. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto memastikan tengah mengkoordinasikan persiapan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma.

Kami sedang menyiapkan desain sisi udara seperti rekonstruksi runway dan perbaikan sistem drainase. Hal-hal tengah kami bahas dengan berbagai pihak,” kata Novie, Jumat (5/11).

Novie menjelaskan, Kemenhub berencana merevitalisasi Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk meningkatkan faktor keselamatan penerbangan. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan karena Bandara Halim memiliki fungsi yang vital, namun terjadi penurunan kualitas elemen bandara terutama landasan pacu.

Untuk itu, Novie memastikan masih terus membahas persiapannya. “Pembahasan intensif tengah dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Kementerian Keuangan, Angkasa Pura II, serta pemangku kepentingan terkait lainnya,” jelas Novie.

Novie menambahkan, saat ini tengah dibahas berbagai hal yang harus dipersiapkan. Khususnya terkait dampak dari proses revitalisasi ini yang memerlukan waktu kurang lebih satu tahun. “Hal ini untuk memastikan keselamatan, dan pelayanan terbaik dapat dipenuhi,” tutur Novie.

Novie memastikan, rencana operasionalisasi dan hal pendukung lainnya juga akan dibahas. Dia menegaskan, kepastian tersebut akan disampaikan setelah pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement