REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BP Tapera bersinergi memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rumah murah. Adapun langkah ini agar masyarakat dapat membeli rumah murah yang layak huni di seluruh Indonesia.
Direktur Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto mengatakan kerja sama ini diharapkan mampu menjembatani informasi antara supply dari developer dan demand dari masyarakat pemohon FLPP. “Pada Agustus 2021, BRI telah menyalurkan pembiayaan KPR subsidi kepada lebih dari 19.298 nasabah. Hal tersebut dilakukan BRI untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah murah, layak, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Senin (4/10).
Sementara itu, Direktur Konsumer BRI Handayani menambahkan solusi pembiayaan rumah murah dan accessible merupakan tantangan banyak pihak dalam menyediakan sarana tempat tinggal yang mampu menjawab berbagai kebutuhan rumah tinggal yang terjangkau bagi semua pihak. Saat ini masih terjadi mismatch (ketidakcocokan) dan belum tepatnya sasaran antara supply dan demand bidang perumahan, sinergi antar lembaga merupakan salah satu second way out yang dapat memperkecil data yang ada.
Ke depan, terintegrasinya ekosistem bidang pembiayaan perumahan yang digawangi oleh Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas maupun stakeholder terkait di bidang perumahan, diharapkan mampu mendukung harga sarana perumahan yang terjangkau dengan kualitas yang memadai. “BRI siap memberikan dukungan dalam hal layanan pendaftaran dan iuran BP Tapera dari sektor informal melalui network BRI termasuk Agen BRILink, BRI siap menghadirkan potensi peserta baru dari ekosistem mikro BRI sebesar Rp 45 juta masyarakat hasil dari sinergitas antara BRI, PNM, dan Pegadaian,” ucapnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan saat ini terdapat 74 persen masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah. Kemudian lebih dari 32 persen masyarakat menyewa dan 42 persen menumpang.
“Industrialisasi konstruksi, rumah murah yang mampu menekan biaya konstruksi, dan tersedianya rumah layak huni dengan lingkungan hijau, serta akses pembiayaan perumahan terhadap masyarakat non fixed income dan pembiayaan mikro perumahan,” ungkapnya.