REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan simpanan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 655 triliun pada Agustus 2021. Adapun tiering simpanan dengan saldo Rp 100 juta sampai Rp 200 juta meningkat paling tinggi sebesar Rp 3,38 triliun.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dari total simpanan BPD, total simpanan yang dijamin LPS sebesar Rp 293,22 triliun atau naik sebesar Rp 14,46 triliun. “Jadi jika dilihat antara BPD Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, masih belum merata, tapi kami yakin dengan semakin bertumbuhnya ekonomi di luar Pulau Jawa kontribusi BPD luar Pulau Jawa akan semakin besar lagi,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Sabtu (25/9).
Adapun distribusi di Pulau Jawa, simpanan BPD tertinggi adalah BPD Jawa Barat sebesar Rp 110,23 triliun, serta jika dilihat total dana pihak ketiga sebagian besar masih lebih besar di Pulau Jawa sebesar 78,3 persen. Sedangkan, di luar Pulau Jawa, yang terbesar adalah BPD Sumatera Utara dengan total simpanan tertinggi sebesar Rp 31,72 triliun.
Dia mengimbau agar peran pemerintah daerah lebih aktif lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya dan pusat akan mendukung untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Purbaya juga berharap layanan BPD di luar pulau Jawa dapat lebih ditingkatkan, sehingga kualitasnya sama dengan BPD di Pulau Jawa atau bahkan melebihi.
“BPD juga bisa memanfaatkan peluang munculnya teknologi baru yang kini mulai terbuka lebar. BPD di luar Pulau Jawa juga bisa meningkatkan dana-dana dari korporasi untuk membantu bisnis di daerah agar lebih maju,” ucapnya.
Di samping itu, Purbaya melihat transformasi digital pada industri perbankan termasuk BPD bisa dijadikan pemicu bagi kebangkitan BPD. Menurutnya transfromasi digital bosa memberi kontribusi untuk pemerataan ekonomi daerah yang berkesinambungan.
Namun demikian, keamanan digital wajib menjadi perhatian demi melindungi nasabah. Kata Purbaya, hadirnya layanan digital keuangan saat ini, sudah seharusnya menjadi pemicu bagi BPD untuk lebih bangkit dan melihatnya sebagai peluang.
"BPD yang dimiliki pemda diharapkan dapat lebih mendukung perekonomian daerah masing-masing, salah satunya adalah dengan implementasi transaksi digital non tunai,” ucapnya.
Dia melanjutkan, digitalisasi memang tren yang baik namun, industri perbankan tidak boleh terlena dan terus menjaga keamanan transaksi nasabah, dengan manajemen risiko yang kuat untuk melindungi nasabah dari risiko pemanfaatan teknologi.
“LPS memiliki pengalaman dalam meningkatkan keamanan digital, dan kami pun siap untuk berbagi pengalaman kami. Selain itu BPD juga perlu untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan melek digital,” kata Purbaya.
Menurutnya, sebagai bagian dari otoritas keuangan, LPS hadir untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan. “LPS secara intensif akan terus melakukan komunikasi publik yang efektif tentang skema penjaminan simpanan terlebih era digital,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika