REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemulihan perekonomian Indonesia dinilai tak bisa lepas dari peran UMKM. Sektor ini, disebut memiliki posisi penting dalam pondasi ekonomi Tanah Air.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan hibah modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pembiayaan murah.
Tahun ini jumlah pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut Menkop, meningkat signifikan. Pada tahun 2020 lalu, nilainya Rp120 triliun, sementara di tahun ini Rp 253 triliun dengan bunga pinjaman tiga persen.
“Tahun ini kebijakan sama kami lanjutkan. Data terakhir dari Mandiri Institut sudah 80 persen. Ini kemudian akan kami lihat dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kepada UKM,” ujar Teten Masduki saat menjadi pembicara kunci pada webinar dengan tema "UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi", yang diselenggarakan INDOPOSCO dan indoposco.id, di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Jakarta, Senin (6/9).
Webinar tersebut juga dihadiri narasumber lain di antaranya Anggota DPR RI Komisi VI, Melani Leimena Suharli; Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo; Kepala Pimpinan Wilayah Jakarta I Kantor Wilayah (Kanwil) VIII Pegadaian, Mulyono; Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi; dan Chief Executive Officer (CEO) Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq, Setia Irawan yang juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menkop mengatakan, bantuan bagi UMKM merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Apalagi penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut mencapai 97 persen. Dan 99 persen berada di usaha mikro.
Dari 65 jumlah UMKM, menurut dia, 99,6 persen merupakan usaha mikro dengan omset di bawah Rp2 miliar setahun.
“Mereka masih bisa bertahan di masa pandemi dengan baik. Ke depan kami akan siapkan agar mereka bisa bertransformasi,” katanya.
Untuk mendukung pelaku UMKM bertahan di masa pandemi, dikatakan Menkop, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan sejumlah regulasi. Agar pelaku UMKM bisa bertransformasi dari offline ke online (digital).
“Mereka harus beradaptasi dengan bertranformasi ke digital. Data dari asosiasi e-commerce saat ini UMKM yang sudah menggunakan digital mencapai 23,9 persen atau 15,2 juta UMKM,” kata dia.
Padahal, lanjut Menkop, sepuluh terakhir hanya 8 juta UMKM yang terhubung platform e-commerce. Tentu peningkatan ini cukup signifikan, yakni dari 13 persen menjadi 23,9 persen. “Ini akan kami percepat agar UMKM bisa terus beradaptasi dan bertransformasi ke digital,” katanya.
“Tentu ini akan menjadi tren baru meskipun pandemi sudah berlalu. Sebab, transformasi ini didorong oleh perilaku masyarakat yang berbelanja online saat ini,” ujarnya.
Lebih jauh Menkop mengungkapkan, salah satu problem yang dihadapi UMKM adalah produk yang minim terserap oleh pasar. Kendati saat ini produk UMKM dari sektor kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan cukup bagus terserap di pasaran.
“UMKM yang terhubung ke platform digital tumbuh 26 persen. Dan catatan kami ada tiga, yakni literasi digital, kapasitas dan kualitas produksi, serta akses pasar,” terangnya.
Ia melihat kunci pemulihan ekonomi nasional dari sektor UMKM adalah program vaksinasi. Sebab, kegiatan ekonomi UMKM banyak bersentuhan dengan sektor pendidikan, perkantoran dan industri.
“Vaksinasi kita sudah mencapai 64 juta dosis pertama dan 36 juta dosis kedua dari target 208 juta rakyat yang harus divaksinasi. Sebab data dunia menyebut pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat vaksinasi,” ungkapnya.
“Kami juga melakukan kerja sama melakukan program vaksinasi bagi pelaku UMKM, di antaranya menyasar UMKM di Pulau Jawa dan Bali,” kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika