REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Lely Pelitasari, menilai, pemerintah perlu membuat Perum Bulog agar lebih fleksibel dalam sistem pengadaan beras. Sebab, Bulog saat ini tak lagi punya kewajiban menyalurkan beras bantuan sosial sehingga tingkat pengadaan beras oleh Bulog juga perlu disesuaikan.
Lely mengatakan, sebelum kebijakan Rastra dihapus, volume pengadaan beras cukup sesuai dengan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan. Namun setelah kini program berubah, volume beras yang diserap lebih besar dari pada yang dikeluarkan.
"Dan itu membuat beras kemudian menumpuk dan membusuk itu saya kira proses alamiah karena Bulog juga belum punya infrastruktur yang merata untuk pemeliharaan dan perawatan beras," ujar Lely dalam webinar Indef, Senin (30/8).
Ia pun menilai, perlu ada fleksibilitas bagi Bulog dalam melakukan pengadaan beras. Pasalnya, cadangan beras yang disimpan di Bulog pun harus mendapatkan izin pemerintah jika ingin disalurkan. Situasi itu membuat kondisi Bulog tidak leluasa dalam menggunakan berasnya meskipun penyerapan terus dilakukan tanpa kepastian pasar.
Lely mencontohkan seperti sistem yang ada di PT Pertamina (Persero) di mana ada keleluasaan antara beli dan jual dengan catatan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
"Kalau saya tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian disepakati untuk memperbaiki khususnya manjemen stok beras di Bulog," kata Lely.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
