REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR mempertanyakan Perum Bulog soal masuknya impor beras kurun waktu Januari-Juli 2021. DPR juga menyoroti impor tersebut lantaran komitmen pemerintah untuk tidak mengimpor beras.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat impor beras 41.600 ton dengan total nilai 18,5 juta dolar AS. Menurutnya, beras impor tersebut masuk tanpa melalui izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. 

Ia menambahkan, berdasarkan keterangan dari Kementerian Perdagangan, beras impor tersebut juga tidak tercatat. Sudin menyebut, beras itu diketahui di antaranya bersumber dari Thailand dan Vietnam.  

“Ini jangan ada disembunyikan,” katanya Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Perum Bulog, Senin (30/8).

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, menegaskan, pihaknya tidak mendapatkan penugasan maupun melaksanakan impor tersebut. Adapun menurutnya, beras yang diimpor itu adalah jenis beras khusus.

“Kami tidak ada penugasan dan kami tidak melaksanakan impor beras. Berdasarkan data BPS, setelah ditelusuri ini adalah izin beras khusus yang memang dahulu memang harus lewat Bulog. Namun, hari ini kami tidak pernah tahu mengenai izin impor beras khusus,” kata Budi.

Menurut dia, impor beras khusus saat ini dapat dilakukan di luar kewenangan Bulog. Dengan kata lain, importir dapat langsung oleh institusi maupun perusahaan.

Budi pun menambahkan, sejauh ini Bulog menilai tidak perlu melakukan impor beras. Pasalnya, kondisi pasokan masih cukup besar sehingga Bulog harus menyerap beras atau gabah dari petani. Ia pun memperkirakan hingga akhir tahun ini total stok cadangan beras di gudang Bulog masih sekitar 1 juta ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika