Jumat 27 Aug 2021 19:12 WIB

Transisi Iklim Disebut akan Pengaruhi Perkebunan Sawit

Untuk meminimalisir risiko iklim, bisa dilakukan melalui berbagai kebijakan.

Perkebunan Kelapa Sawit, ilustrasi
Perkebunan Kelapa Sawit, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transisi iklim diyakini akan berdampak pada industru kelapa sawit di dunia. CEO of Climate Advisers UK and the Managing Director of Orbitas, Mark Kenber menjelaskan, terdapat beberapa risiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan sawit akibat transisi iklim.

“Perubahan kebijakan dan hukum, inovasi dan teknologi, serta perubahan pasar akan terjadi sebagai respon atas transisi iklim. Seluruh sektor yang terkoneksi dalam perdagangan global akan terdampak termasuk kelapa sawit,” ujar Mark dalam sesi presentasi pada peluncuran kajian dalam rangkaian forum tahunan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE), Jumat (27/8).

Meski demikian, Mark menjelaskan, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan sawit di Indonesia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan melakukan konservasi dan restorasi hutan secara masif, intensifiasi produktifitas lahan, dan menerapkan bio-methan capture dalam produksi CPO sebagai substitusi penggunaan bahan bakar fosil di sektor industri hingga transportasi.

Masih dalam forum webinar yang bertajuk "New Opportunity for the Palm Oil Industri in Climate Transition" ini, Managing Director, Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Sinar Mas Agribusiness & Food, Agus Purnomo menyebutkan, selama ini perusahaan telah berupaya menerapkan sawit berkelanjutan dengan beradaptasi pada tantangan perubahan iklim. 

“Ada empat strategi yang kami lakukan untuk menghadapi dampak transisi iklim yakni menggunakan bibit unggul (high-yielding seeds) untuk mengatasi penurunan produktifitas, memperbaiki kawasan di sekitar sungai dan mencegah terjadinya kekeringan dan banjir, menerapkan teknologi water footprint yakni vertigasi melalui pipa-pipa yang meneteskan air di daerah kering, dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” kata dia.

Agus juga menyebut pihaknya selama ini telah melibatkan 87 ribu petani swadaya masuk ke dalam rantai pasok dan melakukan berbagai upaya mendukung produktivitas mereka. 

Di forum yang sama, VP Corporate Banking 6 Bank Mandiri, Nurulloh Priyo Sembodo menyebutkan sektor agrikultur, khususnya kelapa sawit, selama ini menjadi tulang punggung perekonomian karena sektor ini yang memiliki kecepatan recovery speed atau kecepatan pemulihan yang baik di masa pandemi Covid-19.

Adapun dari sisi pendanaan, inklusivitas dan akses pembiayaan diperlukan untuk mendukung praktik industri sawit berkelanjutan. Untuk hal tersebut, Nurulloh menekankan 3 pilar strategi pengelolaan kuangan yang berkelanjutan.

“Dari Mandiri sendiri kami mengedepankan dari sisi sustainable banking untuk mengelola portofolio perusahaan yang berkelanjutan, serta mengembangkan produk dan financial service contohnya sustainable bond yang sudah kami terbitkan pada Maret tahun ini. Dari sisi operasi bisnis kami juga memantau penerapan ecofriendly operation," kata dia.

Ia mengatakan, Bank Mandiri selama ini berupaya membantu petani swadaya menjalankan inisiatif wirausaha mandiri untuk mendorong produktivitas. Bank Mandiri juga memberikan akses permodalan berupa kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit plasma terhadap petani sawit.

“Di sektor sawit, kami membentuk acceptance criteria yang merupakan prasayarat apakah kami bisa membiayai bisnis sawit. Di dalamnya terdapat aspek berkelanjutan,” ujarnya menegaskan.

Sementara dari sisi pemerintah, upaya transisi untuk meminimalisir risiko iklim dijalankan melalui berbagai kebijakan seperti moratorium sawit, perluasan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Dedi Junaedi mengatakan, sejumlah regulasi telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut.

"Termasuk saat ini terdapat Rencana Aksi Nasional (RAN) sawit berkelanjutan dengan melibatkan 14 kementerian/lembaga pusat, 26 gubernur dan bupati daerah sentra sawit, dan kami juga membentuk forum multi pihak," ujar Dedi dalam sesi presentasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement