REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran sistem online single submission (OSS) berbasis risiko untuk mempermudah iklim berusaha di Indonesia pada Senin (9/8). Jokowi mengatakan, sistem ini merupakan reformasi signifikan dalam perizinan karena menggunakan pelayanan secara daring yang terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko.
Ia menegaskan, layanan OSS berbasis risiko ini tak akan mengebiri kewenangan daerah. Namun, memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin, baik di level pusat hingga daerah sehingga tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya juga makin sinergis.
“Saya juga ingin tekankan layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Investasi,” ujar Jokowi saat peresmian peluncuran sistem berbasis risiko, BKPM, Jakarta, Senin (9/8).
Karena itu, Presiden menginstruksikan jajarannya, baik menteri, kepala lembaga, serta gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam sistem OSS. Ia mengaku akan mengawasi langsung implementasi sistem OSS di lapangan sehingga investasi dari skala mikro hingga besar dapat semakin meningkat.
“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat. Ini yang akan saya ikuti,” jelas dia.
Jokowi mengaku telah mendengar aspirasi para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Mereka membutuhkan layanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Menurutnya, jika layanan tersebut dapat terpenuhi, maka akan memberikan dampak signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah.
Selain itu, Jokowi juga meyakinkan para pengusaha dan investor baik dalam maupun luar negeri, serta para pelaku UMKM maupun pengusaha besar, agar memanfaatkan layanan OSS yang mudah. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha, saya tidak mau lagi mendengar ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya,” tegas Jokowi.
Jokowi menekankan, reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi UMKM. Kemudian, mendorong lebih banyak wirausahawan baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, serta menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
