Selasa 27 Jul 2021 13:13 WIB

OJK: Pembiayaan Sektor Ekonomi Hijau Tembus Rp 800 Triliun

OJK telah membuat peta jalan atau roadmap keuangan berkelanjutan

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Gita Amanda
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan OJK mencatat penyaluran kredit atau pembiayaan yang berorientasi pada ekonomi hijau tersebut telah mencapai Rp 800 triliun.
Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan OJK mencatat penyaluran kredit atau pembiayaan yang berorientasi pada ekonomi hijau tersebut telah mencapai Rp 800 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong implementasi keuangan berkelanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola (ESG). OJK mencatat penyaluran kredit atau pembiayaan yang berorientasi pada ekonomi hijau tersebut telah mencapai Rp 800 triliun.

 

Baca Juga

"Diharapkan pembiayaan ini akan terus berkembang setelah adanya taksonomi hijau yang sedang disusun," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, Selasa (27/7).

Menurut Wimboh, saat ini telah ada penerbitan green bonds di Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh SMI sebesar Rp 500 miliar dengan total target green bond sebesar Rp 3 trilliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk serta PT Barito Pacific Tbk juga menerbitkan global green bond sekitar 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp 27,4 triliun di Singapore Exchange.

Selain itu, OCBC NISP juga menerbitkan green bond dan gender bond dengan nilai sebesar Rp 60 triliun yang dilakukan melalui mekanisme private placement dengan IFC. Selain indeks SRI – Kehati yang saat ini terdiri dari 25 emiten bursa, BEI juga meluncurkan ESG Leaders Index untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan Exchange Traded Fund (ETF) bertema ESG.

Untuk mendukung komitmen pemerintah dalam menerapkan ekonomi hijau, OJK telah membuat peta jalan atau roadmap keuangan berkelanjutan yang saat ini sudah masuk dalam tahap kedua. Otoritas juga menerbitkan beberapa ketentuan serta insentif untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

Di pasar modal, OJK memberikan insentif berupa pengurangan biaya pungutan sebesar 25 persen dari biaya pendaftaran dan pernyataan pendaftaran Green Bond. OJK juga mengeluarkan insentif untuk mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Wimboh mengatakan banyak pihak telah merespons kebijakan-kebijakan OJK dalam bidang keuangan berkelanjutan. Menurut Wimboh saat ini sudah terbentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang terdiri dari 13 bank. Inisiatif ini juga didukung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sebagai satu-satunya negara anggota G20 dari Kawasan Asia Tenggara, Wimboh berharap Indonesia dapat memperkuat posisi kepemimpinan di Kawasan dan menjadi jembatan bagi suara kolektif negara-negara yang tergabung di ASEAN khususnya untuk implementasi keuangan berkelanjutan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement