Kata Erick, rapat koordinasi lintas kementerian ingin memperluas akses vaksinasi gotong royong terhadap para individu yang perusahaannya tidak terdaftar dalam program tersebut. Erick menyebut hal ini sebagai langkah positif dalam percepatan vaksinasi, terlebih BUMN memang mendapat penugasan dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong untuk individu.
"Salah satunya pemikiran (VGR) untuk individu bisa reimburse kepada perusahaannya karena itu kita buka dulu hanya di 8 klinik Kimia Farma, kita tidak langsung besar-besaran karena prosesnya harus benar, kita harus cek juga yang datang benar nggak individu yang dijamin perusahaan. Hal itu yang kita ingin pastikan," lanjut Erick.
Erick menambahkan program vaksinasi gotong royong untuk individu telah diputuskan ditunda terlebih dahulu. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi IX DPR meminta adanya perbaikan peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
"Bapak presiden sendiri jelas sudah bicara bahwa vaksinasi berbayar tidak ada, tidak ada bicara vaksinasi gotong royong disetop, tapi vaksinasi berbayar tidak ada," ucap Erick.
Erick menambahkan program vaksinasi gotong royong juga menggunakan jenis vaksin Sinopharm dan CanSino yang berbeda dengan program vaksinasi pemerintah yang menggunakan Sinovac dan AstraZeneca. Erick juga membantah isu penggunaan vaksin hibah untuk program vaksinasi gotong royong.
"Vaksin sunbangan dipakai, tidak mungkin lah. Tidak pernah dibicarakan jadi vaksinasi gotong royong, bahkan vaksin sumbangan Sinopharm dari UEA tidak pernah kita taruh di BUMN. Itu jelas itu untuk difabel, kan rakyat Indonesia yang difabel juga harus diperhatikan," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
