REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa menjadi penerima fasilitas pembiayaan perumahan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi utamanya dari sektor perumahan.
Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Gatut Subadio mengatakan, BP Tapera juga merupakan kelanjutan dari program serupa yang ditujukan untuk PNS, yaitu Bapertarum-PNS. Tapi, peserta juga bisa berasal dari TNI/Polri maupun swasta/umum, dan MBR.
“BP Tapera mendapatkan modal awal dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,5 triliun. Secara rinci, Rp 2 triliun untuk operational expenditure dan Rp 500 miliar untuk capital expenditure,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Selasa (29/6).
Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Ludiro menambahkan, meski jangkauan BP Tapera semakin luas, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu, antara lain, mengatasi backlog perumahan yang saat ini masih tinggi dan memobilisasi dana jangka panjang dari investor.
“Selanjutnya yakni sinergi dengan lembaga lain, menjadi program yang melembaga dengan keanggotaan luas, dan mampu mengelola kepesertaan melalui dukungan sistem informasi dan big data perumahan agar dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.
Ludiro juga menegaskan, tidak hanya masyarakat yang belum memiliki rumah yang bisa menjadi peserta program Tapera. Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki rumah pun bisa menjadi peserta BP Tapera.
"Justru yang sudah memiliki rumah pun dapat memanfaatkan program ini sebagai alat untuk menabung dan turut bergotong royong membantu pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR," kata Ludiro.
Menurutnya, sektor perumahan yang semakin mudah diakses masyarakat juga diharapkan bisa meningkatkan konsumsi, sehingga pada akhirnya dapat membantu pemulihan ekonomi domestik.
"Ketika masyarakat dibantu mengakses sektor perumahan, itu berarti terdapat ruang perbaikan konsumsi bagi rakyat itu sendiri. Secara bersamaan, langkah itu juga bisa mengembangkan perekonomian Indonesia," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika