REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar pemerintah memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, relevansi data dan informasi, serta keselarasan tujuan dengan hasil pemeriksaan BPK sebagai kunci penting dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah juga perlu menjaga proses penyusunan Voluntary National Review SDGs (VNR SDGs) Tahun 2021.
Rekomendasi tersebut diungkapkan dalam Laporan Hasil Review BPK atas Laporan VNR SDGs 2021, yang disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada pemerintah yang diwakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rabu (23/6).
Dalam rekomendasinya, BPK juga memandang perlu sinergi dan kolaborasi big data dan big data analytic untuk memastikan suatu integrasi dari sistem monitoring dan evaluasi implementasi SDGs kedepannya.
“Hasil review VNR Tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil-hasil reviu sebelumnya dan hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan Pemerintah dalam pencapaian dan implemantasi SDGs. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK akan terus kita pantau untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target serta VNR yang semakin berkualitas,” papar Ketua BPK.
Tema Voluntary National Review Sustainable Development Goals (VNR SDGs) Tahun 2021 adalah “Sustainable and resilient recovery from the Covid-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda”. BPK menyatakan bahwa tema ini sangat relevan dan kontekstual dengan situasi penuh ketidakpastian yang sedang dihadapi saat ini. Situasi ini dikenal dengan era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) atau era TUNA (turbulent, uncertain, novel, ambiguous).
Kondisi ini juga disertai disrupsi inovasi yang membawa Indonesia memasuki adaptasi kebiasaan baru atau Great Reset dengan berbagai peluang, tantangan, dan harapan akan keberlangsungan dan capaian Agenda 2030. “Tema VNR SDGs Tahun 2021 sangat tepat maknanya dan menjadi tonggak bersejarah, apabila sustainable and resilient recovery from Covid-19 berhasil dikelola dan dilaksanakan dengan baik secara bersama-sama,” jelas Ketua BPK.
Penyerahan Laporan Reviu BPK ini merupakan proses reviu atas VNR SDG oleh sebuah Supreme Audit Instution (SAI) suatu negara yang menjadi bagian dalam implementasi SDGs. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan laporan VNR yang akurat dan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika