REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan produksi pangan nasional dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya dengan menunjukkan keberpihakan kepada produsen, yakni petani. Langkah pertama yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan adalah memberikan pendampingan pada produsen di bidang pertanian.
Pemerintah juga sebaiknya menggandeng pihak swasta dalam melakukan pendampingan ini, dengan membuka investasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian skala kecil, seperti jalur irigasi. Pihak swasta juga harus didorong untuk melakukan proses alih teknologi untuk memodernisasi sektor pertanian, kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani.
Mengingat ancaman krisis iklim yang mulai menghantui negara tropis seperti Indonesia, pengembangan riset di bidang bibit unggul juga sangat penting bagi masa depan ketahanan pangan negeri ini. "Pemberdayaan lembaga-lembaga riset di bidang tanaman pangan dan komoditas strategis lainnya dapat dilakukan untuk menambah insentif riset varietas bibit yang unggul dan resilien terhadap hama dan cuaca," kata Arumdriya dalam keterangan resminya, Kamis (10/6).
Di tingkat distribusi, pemerintah dapat membuka peluang penanaman modal asing dan domestik di bidang lemari pendingin dan penyimpanan pangan.Menurut Food Sustainability Index 2018, Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kehilangan pangan (food loss) dan tingkat limbah pangan tertinggi di dunia. Penanaman modal pada fasilitas lemari pendingin dan penyimpanan makanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pasca panen, terutama pada komoditas-komoditas pangan pokok.
“Membuka investasi bagi sektor swasta di bidang penyimpanan pangan berteknologi tinggi dapat membantu menekan tingkat kehilangan pangan dan limbah pangan yang tinggi dan menstabilkan stok sepanjang tahun, yang secara langsung berpengaruh kepada stabilitas harga,” katanya.
Ia pun menambahkan, masalah sistem pangan di Indonesia kompleks dan tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan pembatasan impor. Kebijakan pembatasan impor dapat menaikkan harga pangan di tingkat konsumen dan berdampak negatif pada ketahanan pangan masyarakat Indonesia.
Dampak tersebut akan lebih terasa di masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk menjawab tantangan ini, perlu keberpihakan yang efektif dari pemerintah kepada produsen, serta kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta.
"Alih-alih melarang impor, pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas. Pemerintah juga dapat memberdayakan riset dan pengembangan bibit varietas unggul, serta bekerjasama dengan pihak swasta dalam proses modernisasi pertanian," kata dia.
Pemerintah, kata dia, juga bisa membuka investasi di bidang lemari penyimpanan berpendingin untuk mengurangi tingkat kehilangan pangan dan limbah pangan dalam proses distribusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
