REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia memaparkan cara untuk mempercepat kolaborasi antara bank dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech. Dengan kolaborasi ini diharapkan ekonomi digital di tanah air semakin berkembang.
"BI punya cara bagaimana kolaborasi itu bisa di-speed up, salah satunya ketika kita introducing Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Ini rely dalam open banking khususnya di bidang payment sehingga kolaborasi bank dengan fintech menggunakan API bisa menjadi lebih cepat, termasuk kolaborasi fintech dengan non bank. Ini kalau sudah terstandardisasi akan memudahkan, efisiensi terjadi, percepatan hubungan itu makin tinggi," kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Ricky Satria dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (10/6).
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi lima visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh lima kelompok kerja yaitu open banking, sistem pembayaran ritel, sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan, data dan digitalisasi, dan reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan.
Menurut Ricky, BSPI mengakselerasi dan menjadikan semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayara atau PJSP mempunyai kesempatan yang sama masuk ke level digitalisasi di segmen ritel berbasis teknologi. Selain open banking, di sistem pembayaran ritel BI juga mendorong kolaborasi antara bank dan non bank melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yaitu standardisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia.
"Berikutnya kita kembangkan untuk terjadinya kolaborasi antara teman-teman bank dengan non bank itu adalah menggunakan QRIS, digital payment. Ini mobile. Kita memang rely on mobile yang banyak di generasi milenial yang cukup tinggi akselerasinya. Ini model kolaborasi yang kita dukung secara program nationwide bagi sektor keuangan baik bank maupun non bank," ujar Ricky.
Per akhir Mei 2021, sudah terdapat sebanyak 7,39 juta merchant QRIS di seluruh indonesia hadir di 34 provinsi, 480 kota kabupaten, dan 85 persennya adalah UMKM, sehingga nanti memudahkan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. BI juga sudah memberikan izin kepada 63 penyelenggara.
Dengan QRIS, ekosistem non bank menjadi terbuka dan bisa digunakan oleh nasabah bank, sementara ekosistem bank juga bisa digunakan oleh nasabah non bank."Ini modal kolaborasi yang kita fasilitasi. QRIS ini sebetulunya juga kolaborasi antara regulator BI bersama non bank dan juga bank, kita susun sama-sama platformnya, kita eksekusi sama-sama, dan kita kembangkan sama-sama, termasuk rencana kita untuk membantu TKI untuk remitansi, termasuk juga bantu tourism. Rencana kita akan coba cross model QR di negara-negara ASEAN sehingga efisien bagi customer," kata Ricky.
BI pun menyediakan BI Live Sandbox Space (BLISS) yang merupakan inisiatif terbaru yang lahir dari implementasi Sandbox 2.0 di Bank Indonesia dan disiapkan khusus untuk membantu pelaku usaha baru. Berbagai modul pembelajaran tersedia di microsite BLISS, mulai dari bagaimana cara berjualan (on boarding), bertransaksi secara digital, memilih logistik, memasarkan produk hingga cara memperoleh pendanaan.
Pelaku usaha akan diperkenalkan untuk dapat berjualan dan bertransaksi secara digital, sehingga dapat langsung menjadi bagian dalam roda perputaran roda ekonomi. Konten-konten edukasi pada microsite tersebut merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pelaku ekonomi digital di Indonesia, seperti fintech, e-commerce, perbankan, dan payment gateway.
"Itu rata-rata memang teman-teman sesuai kategori fintech, ada yang market support, ada yang pilot dengan mengajak bank, itu kita lakukan, kita fasilitasi. Kita accelerate inovasi ini untuk menuju digital economy walau di situ belum ada regulasinya. Kami anggap sepanjang sandbox-nya bermanfaat bagi ekonomi, bagi industri, kita akan akomodasi bahkan bisa jadi input di kebijakan dan regulasi BI di bidang sistem pembayaran," kata Ricky.
Ricky berharap prediksi Google, Temasek and Bain & Company bahwa ekonomi digital di Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar AS atau setara Rp1.736 triliun dapat terjadi. Pada 2020 lalu, nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai 40 miliar dolar AS atau Rp616 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika