REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan agar pengembangan program balai latihan kerja (BLK) komunitas disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match). Ini agar pembangunan BLK Komunitas relevan dengan tujuan pendiriannya yakni meningkatkan keterampilan kerja maupun kemampuan berwirausaha. 

"Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja harus disesuaikan atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Ma'ruf saat meresmikan 1.014 BLK Komunitas dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas Tahun 2020 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6).

Karena itu, Wapres mendorong kejuruan pelatihan BLK Komunitas disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru yang akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional yang berbasis tenaga kerja.

"Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia saat ini yang menuntut penguasaan iptek dan berbasis riset dan inovasi," kata Wapres.

Wapres mengingatkan, saat ini ketenagakerjaan masih menjadi persoalan kompleks di Indonesia. Ini karena tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing atau produktivitas tenaga kerja. Kondisi ini ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, yang berdasarkan data BPS Februari 2021, sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.

Sementara, pertumbuhan angkatan kerja baru juga cenderung terus meningkat setiap tahun, namun tidak diikuti dengan pelatihan kerja yang memadai.

"Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill," kata Wapres.

Karenanya, ia berharap melalui program BLK Komunitas ini dapat memberi sumbangsih peningkatan keterampilan pekerja yang handal. Sebab, untuk mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tetapi perlu keterlibatan pemerintah daerah, swasta, akademisi, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah.

Apalagi dengan jumlah BLK Komunitas saat ini yang sudah selesai dibangun mencapai 2.127 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wapres berharap penyebaran pembangunan BLK Komunitas dapat diperluas, dengan melibatkan beragam komunitas lainnya seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan.

"Sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja melalui program BLK Komunitas ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika