REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia tak akan dibanjiri oleh pasokan ayam impor dari Brasil. Pasalnya, meski telah mengalami kekalahan di Badan Perdagangan Dunia (WTO), pemerintah masih terus berupaya mengajukan banding.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan, pemerintah saat ini harus punya posisi yang kuat di WTO agar dapat membendung impor ayam Brasil yang bisa mengancam usaha perunggasan masyarakat. Namun, tetap perlu mempersiapkan skenario terburuk jika nantinya impor tersebut tak mampu lagi dibendung.
Rusli menyampaikan, langkah pertama yang dapat dilakukan dengan menerapkan hambatan non tarif bagi produk ayam Brasil. "Misalnya dengan sertifikasi halal, kita kan negara Muslim terbesar di dunia, jadi ya harus halal," kata Rusli kepada Republika.co.id, Selasa (1/6).
Selain hambatan non tarif dengan sertifikasi, pemerintah juga dapat mempertimbangkan skenario bagian unggas yang dapat diekspor ke Indonesia. Hal itu terjadi seperti pada komoditas daging sapi di mana hanya beberapa bagian yang diimpor oleh Indonesia.
"Contoh yang bisa diimpor hanya bagian dada saja, tidak dengan jeroan. Masyarakat kita suka jeroan, kalau itu juga diimpor, keenakan sekali Brasil. Kita kalau ekspor ikan, itu juga hanya bagian tertentu yang bisa," katanya.
Lebih lanjut, Rusli menambahkan skenario yang wajib dilakukan dengan menjaga kelancaran rantai industri unggas sehingga peternak rakyat tetap bisa hidup. Hal itu seperti masalah bibit ayam atau day old chick (doc), pakan, hingga kelancaran logistik.
Rusli memengatakan, kebanyakan masyarakat masih lebih menyukai ayam segar ketimbang beku. Adapun ayam beku yang dijual lewat ritel modern cenderung dibeli oleh konsumen kelas menengah ke atas. Impor ayam Brasil jika masuk tentu akan menyasar pasar tersebut.
Karena itu kelancaran rantai industri juga harus dijaga khusus untuk segmen ayam beku yang mengincar kelas menengah ke atas. "Pemerintah juga harus terus mengampanyekan produk-produk lokal agar masyarakat lebih jeli dan tergerak memprioritaskan produk dalam negeri," kata dia.
Adapun langkah terakhir yang harus dilakukan dengan menjaga rantai pasok industri makanan olahan ayam. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dari industri olahan sehingga kebutuhan akan daging ayam bisa terpenuhi dari pasokan lokal.
"Karena jangan sampai kalau nanti mencari ayam lokal justru sulit bagi industri olahan, alhasil dia malah memilih impor karena lebih mudah dan dapat kepastian," kata Rusli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika