Senin 02 Nov 2026 18:55 WIB

DJP Jelaskan Sistem Pajak Digital, Transfer Dana Pribadi tak Kena PPN

DJP menjelaskan sistem pemungutan PPN transaksi digital luar negeri bukan pajak baru.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Friska Yolandha
Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyampaikan paparannya saat Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Forum tersebut membahas hasil riset Prasasti tentang masih sedikitnya bisnis di Indonesia yang mampu naik kelas serta pentingnya kebijakan sektor swasta untuk mengatasi hambatan ketenagakerjaan, perizinan, dan pungutan liar yang menghambat pertumbuhan usaha.
Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyampaikan paparannya saat Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Forum tersebut membahas hasil riset Prasasti tentang masih sedikitnya bisnis di Indonesia yang mampu naik kelas serta pentingnya kebijakan sektor swasta untuk mengatasi hambatan ketenagakerjaan, perizinan, dan pungutan liar yang menghambat pertumbuhan usaha.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan sistem pemungutan pajak digital luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru. Sistem tersebut juga tidak ditujukan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) secara otomatis terhadap seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana pribadi dan remitansi.

Penjelasan ini disampaikan untuk merespons pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai penerapan pemungutan pajak digital yang disebut akan dilaksanakan pada 9 November 2026.

Baca Juga

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan sistem tersebut bernama Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

“Yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” kata Inge kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Inge mengatakan SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut pajak atas seluruh transaksi luar negeri. Pemungutan hanya dilakukan terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan.

“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dia menegaskan transfer dana pribadi maupun remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem tersebut tidak dirancang untuk mengenakan pajak atas aktivitas transfer uang personal atau kiriman uang masyarakat.

Menurut Inge, SPP-TDLN juga dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui sistem baru.

 

sumber : ANTARA
Berita Lainnya

Rekomendasi