REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan salah satu kendala hingga saat ini skema subsidi tertutup belum kunjung diterapkan karena persoalan data. Belum ada data masyarakat penerima subsidi yang rapi dan valid.

"Memang saat ini tantangannya adalah database penerima subsidi, apakah sudah akurat atau belum? Sehingga sampai hari ini program subsidi langsung ke masyarakat belum bisa diimplementasikan," ujar Nicke di DPR, Senin (31/5).

Nicke menjelaskan, Pertamina sendiri melakukan perhitungan dan kajian terkait mekanisme ini. Pertamina pun sebenarnya sepakat dengan skema subsidi tertutup.

"Namun, ini kan memang terkait kebijakan pemerintah. Kami masih membahas terus dengan pemerintah terkait hal ini," ujar Nicke.

Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel menjelaskan proses kajian dan uji coba berbagai skema penyaluran subsidi tertutup sudah dilakukan pemerintah sejak 2019 lalu. Dari semua skema yang dicoba, pemerintah memutuskan untuk membuat penyaluran subsidi melalui satu kartu subsidi.

"Pemerintah bersepakat untuk membuat penyaluran subsidi ini secara nontunai. Tapi pelaksanaannya sepertinya baru akan berlangsung pada 2022 atau paling lambat 2023 mendatang," ujar Ruddy.

Ruddy mengakui proses penemuan skema yang tepat ini tidak mudah. Persoalan sinkronisasi data menjadi tantangan utama dalam proses ini.

"Butuh data yang jelas. Kita sudah ada datanya. Tapi kita butuh waktu untuk data itu diregistrasi semua dengan baik. Kedua, kita butuh mekanisme yang jelas," ujar Ruddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika