REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut ekonomi digital Indonesia memiliki potensi sebesar 124 miliar dolar AS pada 2025. Adapun perkiraan ini berdasarkan studi dari Google, Temasek, dan Bain & Company.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi tersebut bisa dimiliki jika Indonesia dapat membangun infrastruktur digital dan mengembangkan ekonomi digital sendiri.
"Karena bahkan sebelum terjadinya Covid-19 kita melihat ekonomi digital memiliki dampak dan potensi yang luar biasa saja. Ada potensi hingga 44 miliar dolar AS (pada 2020) yang bisa tercipta, artinya tiga kali lipat potensi ekonomi digital," ujarnya saat acara Perempuan Penggerak Ekonomi Masa Pandemi secara virtual, Jumat (23/4).
Maka itu menurutnya pemerintah berupaya mendorong pembangunan infrastruktur digital terutama saat pandemi Covid-19. Hal ini mengingat seluruh kegiatan masyarakat pindah kepada platform digital.
"Pertemuan fisik dibatasi menjadi suatu keharusan ada suatu statement bahwa chief information officer yang paling efektif di dunia ini adalah Covid-19, kalau pakai bahasa Islam menghijrahkan seluruh kegiatan orang adalah pindah ke platform digital," katanya.
Dia memastikan pemerintah akan meratakan ketersediaan infrastruktur digital, mengingat geografis Indonesia yang luas, sehingga pemerataan sedang difokuskan ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Tercatat sebanyak 12.377 lokasi pelayanan publik yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang belum memiliki fasilitas 4G, sehingga kualitas komunikasi tidak reliabel aksesnya.
“Selain yang selama ini kita sudah menggunakan Palapa ring fiber optic, kita melakukan juga baik Backbone Palapa ring vector optik masih suplemen dengan 5.053 GPS dibangun untuk menjangkau tadi 12.377 lokasi layanan publik," jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus meningkatkan literasi digital termasuk kepada para pelaku usaha kecil menengah untuk mendorong pencapaian potensi ekonomi digital.
"Saat ini banyak kita menggunakan anggaran untuk memprioritaskan kepada daerah-daerah, lebih dari 12.000 ribu kita sebut sebagai daerah 3T. Ada 12.377 layanan publik itu termasuk desa, puskesmas, dalam hal itu berarti disitu akan ada sekolah dasar, pesantren yang masih belum tercakup atau belum memiliki fasilitas 4G," ungkapnya.
Kemudian, pemerintah turut mengakselerasi inklusi keuangan dan digital secara bertahap seperti program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang pembayarannya kini dalam bentuk transfer dan digital.
“Sembako, apakah mereka membeli ke warung digital itu juga dilakukan secara bertahap, pembayaran gaji pemerintah, persediaan uang untuk belanja usaha kecil menengah. Itu juga dilakukan secara digital,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika