REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengharapkan negara-negara G20 dapat menyepakati pajak digital pada tahun ini. Hal ini mengingat perpajakan ekonomi digital menjadi salah satu isu terpenting yang dibahas oleh para menteri keuangan forum G20.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan semua negara tidak dapat terhindar dari transformasi digital, termasuk penetrasi atau berbagai aktivitas ekonomi melalui platform digital. Namun, di tingkat dunia belum ada kesepakatan mengenai bagaimana kita akan menjalin keadilan dan rezim pajak yang transparan.
"Hal ini menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan," ujarnya saat acara Webinar Digital Transformation in Custom, Selasa (16/3).
Dia berharap pajak digital dapat disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun ini digelar di Italia. Kemudian pada tahun berikutnya Indonesia akan menjadi tuan rumah.
"Jadi, bidang ini akan terus dibahas di bawah G20 dan dukungan OECD. Mudah-mudahan bisa mencapai kesepakatan tahun ini," ucapnya.
Menurutnya pada KTT G20 tahun lalu sudah menggaungkan pajak internasional, khususnya mengenai pajak digital. Hal itu menurutnya sangat penting bagi Indonesia.
"Seperti diketahui antara para menteri keuangan G20 dengan OECD telah merumuskan prinsip-prinsip mengenai international taxation menyangkut digital taxation dan upaya untuk menghilangkan base erosion profit shifting," ungkapnya.
Dari sisi lain, Sri Mulyani menyebut perkembangan teknologi dan transformasi digital akibat globalisasi mampu mendorong ekonomi Indonesia terutama di tengah masa krisis Covid-19. Hal ini karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas, hingga membantu pemerintah dalam membuat sebuah regulasi.
“Ini sebagai peluang untuk mentransformasikan perekonomian kita serta berbagai aktivitas sosial ekonomi menuju transformasi digital,” ucapnya.
Tak hanya itu, perkembangan transformasi digital juga memberikan banyak peluang termasuk bagi pelaku UMKM karena mereka dapat bertahan selama pandemi dengan berdagang melalui platform digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika