REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menginginkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak didasari unsur politik. Padahal, menurutnya, tata kelola pembangunan infrastruktur harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

 “Perencanaan pembangunan infrastruktur masih kental unsur politisnya bukan berdasarkan kebutuhan. Apa nggak bisa dikurangi?” kata Agus dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 yang disiarkan secara virtual, Senin (15/3).

Dia mencontohkan salah satunya yakni pembangunan bandara yang terus banyak dibangun di sejumlah daerah. Agus menilai, banyak pembangunan bandara di sejumlah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Apakah iya penumpang akan banyak dan kargo akan banyak? Bandara dibuat mewah tapi tidak ada yang datang. Kemudian Menteri Perhubungan memaksa maskapai masuk. Itu harus dikasih biayanya, kalau nggak ada yang naik ya tutup.

Kertajati (Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB) contohnya,” jelas Agus.

Dia menuturkan, saat ini BIJB akan dijadikan pusat logistik di Jawa Barat, begitupun juga Pelabuhan Patimban. Agus menilai nantinya akan ada persaingan di wilayah yang sama.

Untuk itu, Agus menilai, perlu adanya audit infrastruktur pada kabinet saat ini. Dengan begitu nantinya dapat memeprtimbangkan dan mengkritisi pembangunan infrastruktur yang dapat dilanjutkan pada kabinet berikutnya.

“Jika dikerjakan dengan baik, infrastruktur memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tutur Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika