REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak usaha PLN, PT PLN Batam menggandeng perusahaan lokal asal Batam, Panbil Grup untuk membangun PLTU Biomassa dengan kapasitas 2x100 MW di Tanjung Sauh, Batam. Dirut PT PLN Batam, Budi Pangestu mengatakan, saat ini sistem kelistrikan Batam-Bintan mempunyai cadangan 18 persen dan rencana pengelolaan PLTU Biomassa 2x100 MW di Tanjung Sauh, Batam,dapat memperkuat cadangan daya Batam-Bintan hingga mencapai 30 persen.
“Rencana ini membuat kita lega karena bisa mengoptimalkan penyediaan pasokan energi listrik di Kepulauan Riau. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah yang menambah keandalan sistem kelistrikan Batam-Bintan. Kami akan memberikan yang terbaik karena langkah ini bagian dari memberikan alternatif penyediaan energi terbarukan yang manfaatnya cukup besar bagi masyarakat luas,” ujar Budi melalui siaran persnya, Ahad (7/3).
President Director Panbil Group, Johanes Kenedy mengatakan, pengembangan biomassa ini sebagai sumber energi pembangkit listrik yang berperan juga sebagai penyeimbang sumber produksi energi listrik yang sudah ada.
“Sejalan dengan arah pemerintah untuk go green, biomassa yang dimaksud disini adalah tandan kelapa sawit yang tidak dipakai, sisa produksi kayu, dan batang jagung untuk campuran biomassa. Harapan kami dengan pengembangan sumber energi biomassa ini kepada pengusaha menengah kebawah untuk dapat menyuplai bahan baku biomassa sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata,” kata Johanes.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengapresiasi dan menyambut baik penandatanganan MoU antara PLN Batam dan Panbil Group. Ia menilai, biomassa akan menjadi solusi yang penting untuk membantu suplai energi di samping minyak dan gas bumi.
“Terima kasih bagi PLN Batam dan Panbil Group yang telah mempelopori hal ini. Mudah-mudahan kehadiran PLTU Biomassa mampu menjadi magnet baru bagi berkembangnya kawasan-kawasan baru dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya di Batam,” jelas Ansar.
Ansar melanjutkan kondisi saat ini dalam persoalan listrik masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena masih ada beberapa daerah yang belum secara maksimal menerima asupan listrik dengan cukup.
“Sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi Kepri terhadap pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), pemerintah akan mendukung sepenuhnya terkait perizinannya,” ungkap Ansar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika