REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai menyiapkan proyek yang dapat diusulkan mendapatkan pendanaan melalui lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan terdapat beberapa proyek potensial.
"Kemenhub dalam merespons Sovereign Wealth Fund (SWF) ini menyiapkan beberapa proyek yang berpotensi," kata Budi dalam Webinar Balitbanghub bertajuk Potensi SWF Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
Budi menyebutkan, beberapa proyek potensial seperti Pelabuhan Garongkong di Sulawesi Selatan hingga pelabuhan di Ambon dan Palembang yang saat ini tengah dikembangkan. Tak hanya pelabuhan, Budi menyebut sejumlah bandara seperti di Singkawang, Papua, Aceh, NTT, dan Lampung juga potensial.
Untuk moda kereta api dan darat, Budi mengatakan juga banyak yang potensial. "Kami akan mengembangkan MRT dan LRT di Bali, Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Terminal bus di kota-kota besar, loop line di Jakarta, dan proyek lainnya yang tidak bisa menggunakan APBN murni saja," jelas Budi.
Untuk merespons INA, Budi menegaskan sudah berkoordinasi dengan ditjen terkait dan pihak lainnya. Khususnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi.
"Sehingga kami akan mengusulkan proyek-proyek baru bagi kegiatan kita. Dengan kondisi saat ini, sejumlah proyek strategis nasional terancam tertunda akibat pandemi," ungkap Budi.
Budi menegaskan, saat ini pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal tersebut juga masuk ke dalam jangka panjang 2020 hingga 2024.
Sebelumnya, Direktur Utama INA Ridha Wirakusumah mengatakan tujuan awal lahirnya lembaga pengelola investasi di Indonesia untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya yang paling menonjol adalah infrastruktur, terutama proyek jalan tol.
"Yang dilihat pertama adalah sektor infrastruktur. Itu banyak sekali, walau saya tidak bisa ungkapkan dulu yang mana. Di pipeline kami sih banyak sekali. Yang tol yang akan kita jalankan dulu, nanti sisanya, apakah airport kah, pelabuhan, atau infrastruktur lain," kata Ridha dalam keterangan pers di kantor presiden, Selasa (16/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika