REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (23/2), merilis hasil evaluasi program Kartu Prakerja 2020. Kartu Prakerja disebut sudah tersalurkan sesuai target kepada 5,5 juta penerima dari 11 gelombang pendaftaran.
Dari hasil survei yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja kepada peserta Prakerja beberapa peserta sudah kembali bekerja.
"Program Kartu prakerja juga mendorong ke pekerjaan dan kewirausahaan, dan hal ini dapat dilihat dari hasil survei evaluasi yang dilakukan oleh PMO kepada jutaan penerima prakerja. Sebanyak 35 persen penerima awalnya menganggur," kata Airlangga dalam keterangan pers virtual.
Dari 35 persen itu, 17 persen berubah dari menganggur menjadi wirausaha, dan 18 persen menjadi pegawai atau buruh lepas atau freelance.
Program Kartu Prakerja, selain memberikan keterampilan dan meningkatkan kompetensi, juga terbukti sebagai instrumen perlindungan sosial yang melindungi daya beli penerimanya.
Menko Perekonomian menyebut program Kartu Prakerja terbukti menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Antara lain Penerima Kartu Prakerja sebanyak 5 persen adalah difabel, 9 persen berpendidikan SD ke bawah, 2 persen mantan Pekerja Migran Indonesia, 2 persen berasal dari kab. Tertinggal, 45 persen perempuan, dan 25 persen belum terinklusi secara keuangan.
Baca juga : Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12
Kemudian, 2 persen adalah mantan pekerja migran Indonesia, 2 persen penerima berasal dari kabupaten tertinggal, 45 persen adalah perempuan dan 25 persen pesertanya belum terinklusi secara keuangan.
Selain itu, Airlangga menegaskan bahwa penerima Kartu Prakerja terdistribusi secara merata dan proporsional di 514 kabupaten dan kota dari 34 provinsi di Indonesia.
"Dengan 3 provinsi terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI serta 3 Provinsi lain sudah bisa menjangkau Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara," ujarnya.
Menurut Airlangga ada tiga kunci sukses dari Program Kartu Prakerja ini salah satunya adalah karena dilakukannya inovasi di berbagai lini. Salah satunya adalah program dilakukan secara langsung, tanpa perantara, transparan, akuntabel dengan kecepatan dan skala luas.
"Sejak awal program didesain dengan mindset sebagai produk. Agar diterima, preferensi dan suara konsumen kita dengar dan kanal komunikasi dibuka. Penerima Kartu Prakerja adalah pengambil keputusan, yang bebas memilih pelatihan, platform digital, atau mitra pembayaran, tanpa adanya intervensi," katanya.
Baca juga : Membandingkan Kerumunan Jokowi dan HRS yang Melanggar Prokes
Ikuti Whatsapp Channel Republika
