Selasa 09 Feb 2021 17:20 WIB

Wapres: Kebutuhan Rumah di RI Saat Ini Capai 11,4 juta Unit

Wapres menyebut pemerintah tidak bisa sendiri penuhi kebutuhan rumah masyarakat

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Presiden Maruf Amin. Ma'ruf Amin mengatakan angka kebutuhan perumahan dibandingkan dengan ketersediaan rumah (backlog) di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Wapres mengatakan, angka backlog perumahan ini juga semakin bertambah tiap tahun, seiring dengan penambahan jumlah penduduk Indonesia.
Foto:

Ia pun berharap, dukungan semua pihak melalui Program Sejuta Rumah sejak 2015 sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Ia mengatakan, capaian program satu juta rumah pada tahun 2018 dan 2019 telah berhasil mencapai angka di atas satu juta unit, dengan rata-rata penyaluran ±70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, capaian Program Satu Juta Rumah tidak mencapai target satu juta unit, yaitu sebesar 965.217 unit, di mana kurang lebih 80 persennya disalurkan untuk MBR.

"Meskipun demikian, capaian tersebut cukup bagus karena di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini, terealisasi sekitar 96,5 persen dari target yang ditetapkan," katanya

Sebab, Pemerintah juga menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 780 triliun, yang bersumber dari APBN dan swasta.

Ia berharap Munas menjadi forum diskusi untuk membahas dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan dalam pemenuhan perumahan dan pemukiman di Indonesia, khususnya, masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Namun, ia mengingatkan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibantu dengan keberpihakan pemerintah pusat dan/atau daerah, yaitu melalui subsidi dan fasilitasi. 

 

"Karena itu, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi yang baik dari semua pihak yang menangani hal ini, termasuk kerja sama Pemerintah dengan pengembang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat," kata Ma'ruf.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement