REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center for Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebutkan, tren kontraksi ekonomi diperkirakan masih akan berlangsung hingga kuartal pertama tahun ini. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang kembali mengetat seiring pertumbuhan kenaikan kasus positif Covid-19.

Terlebih, Yusuf menyebutkan, pembatasan itu berlaku di Jakarta dan Pulau Jawa yang memiliki porsi besar terhadap ‘kue’ pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Saya kira ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di level negatif," tuturnya saat dihubungi Republika.co.id pada Jumat (5/2).

Kebijakan pembatasan aktivitas ini diberlakukan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah dijalankan di Jawa-Bali selama hampir sebulan.

Sementara itu, di level daerah, pemerintah Bogor telah menerapkan kebijakan ganjil-genap secara ketat tiap akhir pekan mulai Sabtu (6/2). Pemerintah provinsi DKI Jakarta pun disebutkan akan mengkaji kebijakan lockdown akhir pekan.

Meski berdampak negatif terhadap ekonomi, Yusuf menekankan, kebijakan pembatasan aktivitas harus dilihat dalam perspektif lebih luas. Apabila dilakukan secara disiplin, langkah pengetatan ini diyakini mampu meningkatkan penanganan pandemi dari sektor kesehatan dan berimbas pada pemulihan ekonomi secara komprehensif.

Yusuf memberikan contoh Vietnam. Pada kuartal keempat, Vietnam melaporkan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen pada kuartal IV 2020 dan surplus 2,9 persen sepanjang tahun. Realisasi ini tercapai setelah mereka sempat kontraksi pertumbuhan hingga minus 40 persen saat awal terkena dampak pandemi.

Pencapaian itu tidak terlepas dari kebijakan lockdown yang sangat ketat dilakukan pemerintah Vietnam. "Tapi, kalau kita melihat pada akhirnya mereka bisa rebound ke level positif, kebijakan yang diambil memang tepat," ujar Yusuf.

Belajar dari Vietnam, Yusuf menuturkan, kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang ketat memang dapat menyebabkan kontraksi dalam. Tapi, kebijakan ini layak diambil apabila ingin mendorong perekonomian sepanjang 2021.

"Kita harus melihat bagaimana kebijakan di satu kuartal bisa menyelamatkan asa pertumbuhan positif pemerintah untuk bisa tumbuh di tahun ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika