REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM mengatakan, tahun ini akan melelang 10 Wilayah Kerja (WK) Migas. Sepuluh blok tersebut seharusnya dilelang pada 2020, namun karena adanya pandemi ditunda dan dialihkan ke tahun ini.
Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, lelang 10 WK ini akan diberikan fleksibilitas untuk menggunakan skema bagi hasil sesuai karakteristik masing-masing WK. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memilih kontrak bagi hasil baik gross split, cost recovery, atau lainnya.
"Tahun 2021 ada 10 WK yang akan ditawarkan secara bertahap," kata Tutuka di Kementerian ESDM, Senin (18/1).
Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan mengatakan, dengan diterapkannya fleksibilitas kontrak diharapkan akan mendorong investasi migas di dalam negeri. "(Ini) menunjukkan Indonesia dalam masa pandemi ternyata ada investor yang tertarik," kata Mustafid.
Sepuluh WK tersebut memiliki potensi sumber daya (resource) dengan total mencapai 3,4 miliar barel minyak dan lima triliun kaki kubik (TFC) untuk gas. Mustafid mengatakan 10 WK yang akan dilelang terdiri dari lima WK penawaran reguler dan lima WK ditawarkan secara langsung.
Untuk penawaran secara reguler, terdiri atas WK Merangin III yang berlokasi di Sumatra Selatan dan Jambi (onshore), WK Sekayu yang berlokasi di Sumatra Selatan (onshore), WK North Kangean berlokasi di Jawa Timur (offshore), WK Cendrawasih belokasi di Papua (offshore), dan WK Mamberamo berlokasi di Papua (onshore dan offshore).
Berikutnya untuk WK yang ditawarkan secara langsung, terdiri dari WK West Palmerah yang berlokasi di Sumatra Selatan dan Jambi (onshore), WK Rangkas yang berlokasi di Jawa Barat dan Banten (onshore), WK Liman berlokasi di Jawa Timur (onshore), WK Bose berlokasi di NTT (onshore dan offshore), dan terakhir WK Maratua II yang berlokasi di Kalimantan Utara (onshore dan offshore).
Ikuti Whatsapp Channel Republika