REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memasukkan pembuat ponsel pintar China Xiaomi Corp dan perusahaan minyak nasional terbesar ketiga China, yakni China National Offshore Oil Corp (CNOOC) ke dalam daftar hitam. Xiaomi dan CNOOC hanya dua dari sembilan tambahan perusahaan China yang masuk ke dalam daftar hitam AS karena dianggap mengancam keamanan nasional.
Dengan begitu, pada akhirnya investor AS harus melepaskan saham mereka di perusahaan China tersebut. Hal itu seduai dengan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Donald Trump pada November 2020.
Menanggapi hal tersebut, Xiaomi menyatakan menyatakan produknya hanya untuk penggunaan sipil dan komersial. Dalam pernyataan tertulisnya, Xiaomi memastikan sama sekali tidak dimiliki, dikendalikan, dan berafiliasi dengan militer China.
“Perusahaan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya,” ungkap Siaomi dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip dari AP News, Jumat (15/1).
Secara terpisah, Departemen Perdagangan AS juga memastikan CNOOC ke dalam daftar hitam ekonomi. CNOOC melarang perusahaan AS mengekspor atau mentransfer teknologi dengan nama perusahaan tersebut kecuali izin telah diperoleh dari pemerintah AS. Langkah tersebut diambil setelah sekitar 60 perusahaan China ditambahkan ke daftar hitam pada Desember 2020.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross menganggap tindakan agresif China di Laut China Selatan untuk memperoleh kekayaan intelektual dan teknologi serta upaya militerisasinya merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. Ross juga menilai hal tersebut mengancam keamanan komunitas internasional.
"CNOOC bertindak sebagai penindas bagi Tentara Pembebasan Rakyat untuk mengintimidasi tetangga China, dan militer China terus mendapatkan keuntungan dari kebijakan sipil militer untuk tujuan jahat,” ungkap Ross.
Juru bicara CNOOC mengatakan akan terus memantau kelanjutan yang ada. CNOOC mengakui saat ini telah dimasukkan dalam daftar hitam AS.
Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengkritik langkah yang diambil AS. Zhao Lijian menganggap tindakan tersebut menekan perusahaan China.
“Menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara tanpa alasan yang jelas,” tutur Zhao Lijian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika