China membantah tuduhan pelanggaran hak asasi dan kerja paksa. Mereka mengatakan hal itu hanya bertujuan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. Ia juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, ditanya tentang masalah ini pada konferensi pers Rabu, mengatakan orang-orang di Xinjiang secara sukarela menandatangani kontrak dan dibayar. “Apa yang disebut kerja paksa hanyalah kebohongan yang dibuat oleh institusi dan individu tertentu di negara-negara Barat,” katanya.

Tindakan AS yaitu upaya terbaru, dan paling luas, tujuannya menekan China agar mengakhiri kampanye. Kanada dan pemerintah Inggris baru-baru ini mengatakan, mereka juga akan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan barang-barang yang tercemar oleh kerja paksa memasuki negara mereka.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan di masa lalu menargetkan seluruh lini produk dan wilayah dengan larangan impor. Termasuk mengeluarkan pesanan terhadap kapas dari Turkmenistan pada 2018 dan emas dari tambang artisanal di Republik Demokratik Kongo timur pada 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika