Arya mengatakan tantangan terbesar justru datang dari adanya isu yang menyebutkan bahwa nantinya banyak aset akan dimiliki asing. Arya menilai isu tersebut sangat tidak berdasar. Kata Arya, BUMN selalu mematuhi ketentuan pemerintah terkait aset yang dapat dimiliki asing dan aset yang tidak diperbolehkan dimiliki asing. 

Arya mengambil contoh mengenai asing atau swasta yang diperbolehkan mengelola jalan tol. Arya menjelaskan biasanya asing enggan membangun atau mengelola jalan tol di awal.

Oleh karenanya, BUMN sebagai agen pembangunan selalu menjadi yang pertama dalam mengembangkan proyek jalan tol. "Kemudian baru ditawarkan (ke asing) karena BUMN butuh (dana) lagi untuk pembangunan di tempat lain," lanjutnya. 

Arya menilai hal ini merupakan strategi BUMN agar mampu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dengan tidak bergantung pada suntikan APBN.

"Kita juga tidak mau juga membebani dengan utang. Kalau berpangku APBN tidak banyak yang bisa dibangun, kalau utang juga akan menumpuk (utang), dengan SWF kita bisa melakukan pembangunan tanpa utang dan tanpa gerogoti APBN," kata Arya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika