Sabtu 26 Dec 2020 03:50 WIB

Butuh Ketegasan Pemerintah Tangani Covid-19

Pemerintah harus memprioritaskan penanganan Covid-19 untuk cegah redupnya ekonomi.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Friska Yolandha
Pasien positif Covid-19 mengambil barangnya usai menyelesaikan pendataan adminstrasi saat tiba untuk melakukan isolasi mandiri di Graha Wisata Ragunan, Jakarta, Selasa (22/12). Pemerintah melaporkan penambahan kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Selasa (22/12) terjadi penambahan 6.347 kasus, sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 678.125 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.311 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 925 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 895 kasus.Prayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika.
Pasien positif Covid-19 mengambil barangnya usai menyelesaikan pendataan adminstrasi saat tiba untuk melakukan isolasi mandiri di Graha Wisata Ragunan, Jakarta, Selasa (22/12). Pemerintah melaporkan penambahan kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Selasa (22/12) terjadi penambahan 6.347 kasus, sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 678.125 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.311 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 925 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 895 kasus.Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Dr Zulfikar Rahmat menilai, pemerintah masih kurang serius dan terkesan menyepelekan pandemi. Pemerintah tampak pula lebih mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan.

Ia mengatakan, jika respons pemerintah terhadap pandemi terus seperti ini semakin banyak tenaga kesehatan berguguran dan perekonomian semakin meredup. Jika melihat indikasinya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan suatu negara menjadi barbarisme.

"Kurangnya perhatian kepada tenaga kesehatan, kurangnya stimulus ekonomi, banyak ekonomi mati dan kurangnya dukungan pemerintah bisa jadi Indonesia mengarah ke barbarisme," kata Zulfikar dalam bedah buku Covid-19 di Indonesia, Jumat (25/12).

Ia menekankan, semua harus bergerak dengan apapun caranya membantu menyelesaikan pandemi Covid-19, dan implikasi-implikasi negatif yang muncul dari pandemi. Perlu diperhatikan pula hak-hak masyarakat difabel tidak termarginalkan selama pandemi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement