Rabu 09 Dec 2020 11:01 WIB

Moeldoko Minta BPH Migas Sediakan BBM di Kawasan Industri

Kawasan industri akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga suplai energi dibutuhkan.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.  Foto: Abdan Syakura/Republika
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mendorong BPH Migas untuk turut memastikan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas di kawasan industri Batang yang tengah diprioritaskan pemerintah. Moeldoko mengatakan, kawasan itu nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga suplai energi harus dipenuhi.

"Pemerintah membuka super koridor ekonomi di area Pantura, di Batang, Brebes, Subang, dan Majalengka. Disitulah peran BPH Migas harus reaksi cepat karena energi di sana akan menjadi kebutuhan," kata Moeldoko dalam Malam Puncak Penghargaan BPH Migas 2020 di Hotel Westin Jakarta, Selasa (8/12).

Baca Juga

Moeldoko mengatakan, penyediaan energi berkaitan erat dengan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ia menjelaskan, terdapat empat faktor utama yang menentukan investor akan masuk berinvestasi. Yakni stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, lalu kenyamanan investasi, efisiensi logistik, dan transformasi ekonomi.

Dalam hal transformasi ekonomi, ia mengatakan, pemerintah mendorong agar industrialisasi di Indonesia terus bergeser dari yang semula berbasis sumber daya alam menjadi manufaktur yang modern. Untuk itu, dukungan penyediaan energi cukup strategis dan berperan penting dalam upaya pemerintah dalam mengundang investor.

"Bisa dibayangkan kalau pertumbuhan itu terjadi, disitulah maka akan sebanyak munckin menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Moeldoko sekaligus mengapresiasi peran BPH Migas dan juga Pertamina yang saat ini terus menjaga ketersediaan energi. Termasuk, dalam program BBM Satu Harga yang menurutnya sangat sulit diterapkan.

Menurut dia, banyak tantangan dan proses yang harus dilalui, meskipun dianggap sebagian pihak sebagai hal yang biasa. Kendati demikian, Moeldoko menilai upaya penyediaan BBM Satu Harga harus terus dilanjutkan karena sudah menjadi mandat dari presiden. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement